Temui Anggota Dewan, PPDI Pati Tegaskan Peraturan Terkait Kesejahteraan

Puluhan perangkat desa anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati beraudensi dengan Komisi A DPRD setempat, di ruang rapat gabungan, Rabu pagi (30/10/2019). Mereka meminta agar dalam revisi Perda SOTK Desa mendatang mengakomodir nasib para staf pemdes.


Para staf pemdes di Kabupaten Pati resah seiring dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa. Pasalnya, di dalam regulasi itu tidak menyebutkan adanya staf desa.  Untuk itu perwakilan perangkat desa mendesak Komisi A DPRD Pati agar dalam revisi perda itu mengakomodir nasib staf perangkat desa.

Baca juga : Aplikasi PPDI Versi Android Resmi Di Release

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pati Sumarlan mengatakan, dari hasil audensi dengan Komisi A bersama Bagian Tata Pemerintahan Setda Pati staf pemdes di perda yang baru nanti akan dimasukan di pasal peralihan perangkat desa lainnya. “Jadi kita aman. Dan penghasilannya sama dengan perangkat desa lainnya setara IIA,” tutur Sumarlan.


Tuntutan lainnya, kata Ketua PPDI Sumarlan, terkait jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan purna tugas yang menjadi hak-hak semua perangkat desa harus masuk di APBDes dan mendapat persetujuan Dispemades Kabupaten Pati.


Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo usai memimpin bertemu dengan PPDI  mengatakan, memang Kabupaten Pati memiliki regulasi tentang SOTK Desa. Hanya saja setelah perda itu ditetapkan pada April 2015 terbit Peraturan Mendagri tentang SOTK Pemdes terbaru pada Desember 2015.

Baca juga : Mukernas PPDI Untuk Merumuskan Perjuangan Untuk Memperkuat Posisi Perangkat Desa

“Sehingga mau tidak mau semenjak terbit Permendagri yang baru itu perda Kabupaten Pati tentang SOTK Desa harus direvisi. Dalam hal ini, kita tidak menyalahkan pemkab, karena ada pasal tentang klasifikasi desa di regulasi itu, dan adanya perintah untuk melaksanakan perundang-undangan untuk menunggu. Tapi setelah ditunggu-tunggu sampai sekarang belum turun,” jelas Bambang Susilo.


Menyinggung soal penyetaraan gaji selain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 tentang gaji perangkat desa, kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo, memang belum dapat dipenuhi.

sumber berita

Berita terkait :

1 komentar untuk “Temui Anggota Dewan, PPDI Pati Tegaskan Peraturan Terkait Kesejahteraan”

  1. Maaf bos kalo bisa sekalian bahas untuk perades yg lama jangan di intimidasi , banyak perades lama yang di paksa untuk mengikuti penjaringan ,persaratan slta sederajat,kalo tes munkin bisa tapi untuk menyiapkan ijasah tidak cukup 2 minggu ,walaupuñ paket kesetaraan kasian bos perjuangan nya . Sama saja memberhentikan secara perlahan terkait sotk baru .
    Tolong himbowannya pada gubernur se indonesia ya bos .🙏🙏

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *