Terkait Pemberhentian Perangkat Desa, Begini Sikap Tegas PMD Minahasa



Manado : Hampir di seluruh wilayah di Sulut sering terjadi polemik perihal pemberhentian perangkat desa. Seperti di Kabupaten Minahasa, keputusan yang diambil pemerintah desa sering kali membawa polemik di desa perihal pemberhentian perangkat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa mengharapkan pemerintah desa melakukan koordinasi dalam pemberhentian perangkat.




“Karena ditakutkan jangan sampai pada waktu pemberhentian perangkat desa, ada polemik. Contohnya pemberhentian sepihak, karena masalah pribadi lalu diberhentikan. Untuk itu harus ada koordinasi dan rekomendasi oleh pemerintah kecamatan,” kata Kadis PMD Jeffry Tangkulung pekan lalu.

“Jadi jika di desa ada perangkat yang tidak bisa menjalankan tugas kerja dengan benar, maka pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua (Kumtua) mempunyai kewenangan untuk evaluasi. Langkahnya dengan memanggil yang bersangkutan untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu,” tambahnya.



Tangkulung juga mengatakan, hukum tua jangan langsung memberikan punishmen pada perangkat desa. “Dievaluasi kerjanya dalam tugas pemerintahan di desa. Kalau dipanggil rapat tidak hadir, dipanggil kerja tidak ada maka harus ada evaluasi. Sebab jika evaluasi ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kecemburuan bagi perangkat desa yang lain. Dan akan berdampak pada kinerja perangkat desa lainnya,” jelas Tangkulung.

Namun untuk pemberhentian perangkat desa ini, hukum tua harus ada koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan.

“Rekomendasi dari pemerintah kecamatan wajib untuk pemberhentian perangkat desa. Dalam artian evaluasi kinerja perangkat desa itu, hukum tua harus berkoordinasi dengan kecamatan,” tukasnya.

sumber berita



Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *