Tragis, Hak-Hak Perangkat Desa Lampung Utara Harus Menunggu Tahun Depan

Lampung Utara,-Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indoneaia (Apdesi) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari 23 Kecamatan Kabupaten Lampung Utara,hari ini mendatangi Pemerintah daerah setempat untuk mempertanyakan hak yang belum terbayarkan serta menagih janji Pemda untuk penyelesaian ADD tahun 2019 karena yang terbayarkan hanya baru tiga(3)bulan, Senin (2/12/2019).

“Kami datang ke Pemda Lampura ini untuk mempertanyakan hak kami yang belum terbayarkan. Kita adalah orang-orang terbaik yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan desa tapi hak kita belum terbayarkan, makanya kiami hari ini minta untuk duduk bersama dan menanyakan kepastian pembayarannya,”jelas Alwan koordinator aksi perangkat desa.

Baca juga : Pemkab Bone Alokasikan Rp. 112 M Untuk Gaji Perangkat Desa

Aksi para perangkat desa itu berlangsung dari depan eks Mapolres Lampung Utara atau depan suwalayan Kotabuni ke halaman Pemda Lampung Utara yang di koordinator lapangan Alwan, bersama masing-masing korlap dari empat daerah pemilihan (Dapil) yang ada di Lampung Utara dan koordinator Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK Apdesi) se-Kabupaten Lampung Utara.

Lampung Utara

Maksud perangkat desa tersebut meminta pembayaran insentif dan operasional mereka selama sembilan bulan terakhir yang belum terbayarkan.

“Bayar hak kami baik itu intensif dan biaya operasional kami selaku kepala desa, sekdes, BPD, LPM, Kasi, Kaur, Kadus, TR, Karang Taruna, PKK dan lain-lain, Kami bekerja untuk negara, ko juga punya keluarga dan kami bekerja untuk menghidupi keluarga,” tuntutan Apdesi dan PPDI Lampung Utara.

Sementara itu, Pemkab Lampung Utara melalui Pj. Sekda Sofyan, menyampaikan bahwa setelah melalui komunikasi antara eksekutif dengan legislatif, ADD 2019 baru dapat disalurkan pada tahun 2020.

Baca juga : Pengisian Perangkat Desa TTS Makin Tidak Jelas, Masyarakat TTS Demo Bupati

” Itu pun secara bertahap, 4 bulan di Januari 2020 dan 5 bulan di Februari 2020,” ujar Sofyan.

Mensikapi jawaban tersebut, Koordinator aksi menyampaikan bahwa perangkat desa melalui PPDI dan Apdesi bertekad bulat akan melanjutkan aksi ke Kementerian Keuangan dengan agenda mempertanyakan kelambatan pembayaran dari hak-hak yang seharusnya sudah mereka terima.

Sumber berita

Berita terkait :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *