Tuntut Kenaikan ADD Perangkat Desa Gresik Mulai Bergerak

GRESIK – Ribuan anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Gresik siap mendatangi kantor DPRD Gresik, hari ini Selasa (19/11) .

Mereka akan mempertanyakan tuntutan AKD dan PPDI soal permintaan dengar pendapat (hearing) terkait pengurangan dana bantuan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD). 

“Kami pertanyakan keseriusan DPRD merespons tuntutan AKD dan PPDI,” ujar Nurul Yatim, Ketua AKD Gresik , Senin (18/11).

Menurut Nurul Yatim, AKD telah mengirim surat ke DPRD Gresik meminta diagendakan hearing soal pengurangan ADD. Namun, sejauh ini belum ada respons atas surat tersebut. “Sudah sepuluh hari surat AKD permohonan hearing dikirim ke DPRD, namun belum direspons,” jelasnya.

Untuk itu, AKD dan PPDI Selasa (19/11) hari ini akan bergerak ke DPRD untuk mempertanyakan permintaan hearing tersebut. “Intinya, kami hanya meminta kepada DPRD Gresik agar melakukan dengar pendapat (hearing) terkait pengurangan dana bantuan keuangan sebelum pengesahan RAPBD 2020 yang direncanakan pada 25 November,” terangnya.

Dikatakan Nurul Yatim, pengurangan ADD akan berimbas terhadap penghasilan tetap (siltap) kepala desa (kades) dan perangkat desa yang harus mengikuti ketentuan PP 11 tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. 

“Jika bantuan keuangan untuk ADD tak cukup, maka akan berimplementasi terhadap Siltap Kades maupun perangkat desa. Karena itu, AKD dan PPDI meminta kepada DPRD menaikkan persentase ADD dari DAU dari 10 persen menjadi 15 persen,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, pada pembahasan RAPBD 2020 pos bantuan keuangan mengalami pengurangan cukup signifikan. Sebelumnya sebesar Rp 538.575.180.910,00, pada RAPBD 2020 direncanakan berkurang tinggal Rp 482.134.674.000,00.

Rinciannya, bantuan Dana Desa (DD) dari sebelumnya Rp 308.532.182.200,00, pada RAPBD 2020 melorot tinggal Rp 287.891.804.000,00.

Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), dari sebelumnya Rp 128.217.000.000,00, pada RAPBD 2020 direncanakan merosot tinggal Rp 113.993.370.000,00.

Dan, Bantuan Keuangan (BK), dari sebelumnya Rp 101.825.998.710,00, pada RAPBD 2020 direncanakan tinggal Rp 80.249.500.000,00

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *