Tuntut Pengangkatan Kembali, DPRD Kepahiang Sarankan Tempuh PTUN

KEPAHIANG – Hearing antara delapan mantan perangkat Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas bersama DPRD Kabupaten Kepahiang dan Pemkab Kepahiang, Senin (10/2) tanpa keputusan apa pun alias deadlock.  Para mantan perangkat desa meminta untuk bisa diangkat kembali sebagai perangkat desa, namun Pemkab Kepahiang belum bisa memenuhi permintaan tersebut.

Jalannya hearing berlangsung panas dan cukup alot. Hal ini terlihat aspirasi yang disampaikan Syawal (56), perwakilan mantan perangkat Desa Daspetah. Dia menegaskan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Permendagri No 67 Tahun 2017, mengatur jelas dasar-dasar pemberhentian perangkat desa.

Dalam aturan hukum yang disebutkan d iatas, Syawal mengatakan bahwa perangkat desa berhak diberhentikan apabila atas kemauan sendiri, meninggal dunia, tersandung tindak pidana atau syarat umum melewati batas minimal 60 tahun.  “Saya mewakili perangkat desa yang diberhentikan, menyampaikan harapan mereka untuk bisa dipekerjakan kembali. Ini negara hukum, semua ada aturannya tentang periodisasi perangkat desa,” tukas Syawal.

Disisi lain, Kabag Pemerintahan dan Otda Setdakab Kepahiang Iwan Zamzam Kurniawan, SH, M.Si menyampaikan dalam forum tersebut, bahwa sebelum nomenklatur kewenangan desa dialihkan ke Dinas PMD tahun lalu, pihaknya pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa bersangkutan. Mempertanyakan pengangakatan perangkat desa yang baru.

“Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus ada rekomendasi dari Camat. Kami sudah mempertanyakan aturan itu karena memang aplikasi dari peraturan yang ada, implementasinya ada pada keputusan kepala desa setelah melalui kajian terlebih dahulu,” terang Iwan.

Sayangnya dalam hearing tersebut, Kepala Desa Daspetah I Sahyar tidak hadir. Sehingga tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi alasan pemberhentian sepihak 8 perangkat desa.

Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Windra Purnawan, SP mengungkapkan bahwa DPRD akan menggunakan hak pengawasan terhadap pemerintah desa terkait sejumlah kewenangan yang sudah diberlakukan. Diantaranya SK pemberhentian dan pengangkatan kembali perangkat desa yang baru. Keputusan kepala desa menurutnya harus dikritisi.

“Apabila kewenangan kepala desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, DPRD minta Pemkab untuk memberikan teguran pada Kades. Kesimpulan hearing bersama dengan perangkat desa Daspetah I yang diberhentikan ini ialah DPRD merekomendasikan agar Pemkab meninjau kembali SK pemberhentian 8 perangkat desa ini berdasarkan aturan yang berlaku,” tegas Windra.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua I Andrian Defandra, SE, M.Si. Dia menyarankan agar perangkat desa yang diberhentikan sepihak tanpa sebab tersebut untuk melayangkan gugatan ke PTUN.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *