Tuntut Revisi Perbup, PPDI Pati Datangi Dewan

PATI – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati beraudiensi dengan Komisi A DPRD Pati, Kamis (13/8/2020).

Dalam audiensi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati tersebut, PPDI mengajukan tuntutan agar Peraturan Bupati (Perbup) Pati nomor 45 tahun 2020 direvisi.

Untuk diketahui, Perbup tersebut antara lain berisi tentang mekanisme pengisian perangkat desa.

Ketua PPDI Pati, Susiswo, usai audiensi mengatakan, setelah Perbup tersebut disosialisasikan sampai ke desa-desa, terjadi keresahan dan kebingungan di kalangan perangkat desa, terutama pada soal status Staf Perangkat Desa, Mutasi Perangkat Desa, dan Penskoran Pengisian Perangkat Desa.

“Tapi terutama substansi yang kami persoalkan adalah mengenai mutasi jabatan. Sebagian perangkat desa merasa didiskriminasi terkait hal ini. (Dalam Perbup tersebut) Kasi bisa mutasi jadi Sekdes, tapi Kaur, walaupun di bawah Sekdes, tidak bisa. Lalu staf tidak bisa mutasi, sehingga harus ikut penjaringan dan penyaringan. Akan kami usahakan agar tidak ada diskriminasi ini, supaya staf bisa mutasi jadi Kasi maupun Kaur,” ungkap Susiswo.

Ia menambahkan, pihaknya juga menyoal ketentuan penskoran dalam pengisian perangkat desa yang hanya mengutamakan skor ujian dan mengesampingkan ijazah dan pengabdian.

Susiswo berharap Perbup nomor 45 tahun 2020 bisa dibatalkan. Seandainya tidak dibatalkan, setidaknya aturan terkait mutasi diperlakukan sama untuk semua perangkat desa, baik Kasi, Kadus, Kaur, dan unsur perangkat desa lainnya.

“Kami juga berharap penskoran pengisian perangkat desa juga mempertimbangkan faktor pengabdian dan ijazah,” kata dia.

Susiswo mengatakan, pihaknya sebetulnya sudah mendapat informasi bahwa Bupati Pati telah menerbitkan Perbup nomor 58 tahun 2020 untuk merevisi Perbup nomor 45. Namun, pihaknya belum mengetahui apakah revisi tersebut telah mengakomodasi tuntutan pihaknya. Sebab, belum ada sosialisasi mengenai Perbup tersebut.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo mengatakan, audiensi hari ini belum menghasilkan titik temu. Sebab, menurutnya, revisi Perbup nomor 45 belum mengakomodasi seluruh tuntutan PPDI.

“Namun, tadi saya tawarkan ke peserta audiensi, bagaimana kalau kita diskusi di rapat kerja komisi saja biar lebih enak lebih detail. Saya janjikan untuk rapat kerja komisi dengan Pemkab dan PPDI. Sekaligus nanti saya undang Pasopati (paguyuban kepala desa di Pati) supaya tidak seolah-olah ada rekayasa. Ini kan pembelajran bersama, karena aturannya juga baru. Harapannya nanti ada titik tengah, kepentingan PPDI dan apa yang menjadi aturan pemerintah ada titik temu,” tandas dia.

sumber berita

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *