Tuntut Tunjangan PPDI Lombok Datangi DPRD

LOMBOK TIMUR – Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok Timur mendatangi kantor DPRD setempat Senin (6/1/2020) pagi. Mereka mendesak DPRD melalui kewenangannya meminta Bupati Lombok Timur mencabut SK penghapusan tunjangan perangkat desa.

Ketua PPDI Lombok Timur, Hamzah menegaskan akan mogok kerja jika tuntutannya tidak dipenuhi.

“Jika tidak ada kabar dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan, kami PPDI Lombok Timur akan turun aksi dan mogok,” ujarnya, Senin (6/1/2020).

Dia juga menuntut agar tunjangan perangkat desa dibayarkan setiap bulan. Karena selama ini pembayaran tunjangan dibayarkan per 2 bulan.

“Dalam amanat undang-undang pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkatnya itu tiap bulan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Rumaksi SJ menjelaskan, dana tunjangan yang dihapus dialokasikan untuk menaikan pendapatan perangkat desa.

“Jadi ini pendapatannya itu naik tapi tunjangan itu dihapus. Tunjangannya yang Rp400.000 itu di pindahkan ke pendapatannya Rp300.000. Nah tunjangan hapus,” ucap Rumaksi.

Dia memastikan akan meminta bupati untuk mengkaji kembali SK yang sudah diteken. Karena ancaman mogok kerja perangkat daerah bisa menganggu semua sistem perizinan.

“Kalau sampai mereka ini mogok, maka semua urusan ini akan kacau balau. Nah ini kita minta pertimbangan pak bupati di APBD Perubahan,” katanya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *