Wow 629 Posisi Perangkat Desa Di Purbalingga Masih Kosong

PURBALINGGA – Sebanyak 629 jabatan perangkat desa di Kabupaten Purbalingga belum terisi. Masing-masing jabatan 33 Sekdes, 61 Kasi Pemerintahan, 68 Kasi Kesejahteraan, 53 Kasi Pelayanan, 54 Kaur Umum dan TU, 116 Kaur Perencanaan, 69 Kaur Keuangan, dan 175 Kepala Dusun.

Demikian disampaikan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan di Pendapa Dipokusumo, Selasa (8/10).  “Setelah kami rembugan, kami putuskan bulan Oktober ini rekan-rekan Kepala Desa diperbolehkan mengisi kekosongan Perangkat Desa,” katanya.

Baca juga : Batik PPDI Wujud Kebersamaan Dan Kepedulian Dalam Perjuangan

Tentunya mekanisme yang ada telah ditentukan dalam Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu juga Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga.

“Khusus untuk Sekdes diutamakan melalui mutasi atau penyaluran, karena Sekdes adalah second line dari Kades pasti pekerjaannya cukup banyak,” katanya.

Baca juga : Perangkat Desa Nagan Raya Lestarikan Budaya Melalui Kelembagaan Adat

Oleh karenannya, pengisian Sekdes ini diprioritaskan kepada perangkat-perangkat desa yang ada, dengan asumsi sudah mengerti terkait masalah pemerintahan desa. Selain itu juga menurut Bupati, untuk memberi kesempatan kepada perangkat desa yang selama ini telah mengabdi kepada desa untuk nantinya menduduki sebagai Sekdes.

“Tentunya ini harus sesuai dengan yang menjadi kriteria-kriteria.  Bisa dibuka Perda-nya. Jika tidak ada yang memenuhi syarat, maka pengisian Sekdes bisa melalui metode penjaringan/penyaringan dengan mempertimbangkan kondisi desa dan kemampuan desa,” katanya.

Jika merujuk pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), seharusnya dari 224 desa di Purbalingga terdapat 2393 orang perangkat desa. Penjaringan dan penyaringan perangkat desa harus melalui beberapa tahapan, mulai dari pembentukan panitia, panjaringan, penyaringan dan pengangkatan.

sumber berita

Berita terkait :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *