Puskominfo – PPDI
Mataram – 20 Orang Pengurus PPDI Nusa Tenggara Barat yang merupakan perwakilan dari 4 Kabupaten bertemu dan berdiskusi terkait revisi UU Desa dengan anggota DPD RI dari NTB Ir. H. Acmad Sukisman Azmy M. Hum.
Dalam diskusi yang penuh dengan nuansa kekeluargaan, Senator dari Dapil 1 NTB yang juga merupakan mantan wartawan ini banyak bicara terkait dengan agenda DPD RI terutama tentang revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
Pada kesempatan ini, pengurus PPDI yang berasal dari Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Tengah ini sepakat menolah draft usulan perubahan kedua UU Desa yang sempat diwacanakan oleh DPD RI.
“ Terbuka PPDI NTB menolak dengan draft usulan tersebut, apalagi adanya penyebutan pimpinan desa, ini yang terasa janggal buat kami yang ada di Pemerintahan Desa,” ujar salah satu pengurus PPDI Lombok Tengah yang enggan ditulis namanya.
“ Dalam diskusi ini sendiri kami mengusulkan agar nantinya ada regulasi atau undang-undang yang mengatur secara tersendiri terkait profesi perangkat desa,” lanjutnya.
Disampaikan oleh Ir. H. Acmad Sukisman Azmy M. Hum sendiri bahwa proses terkait revisi UU Desa itu masih sangat panjang, masih banyak diskusi-diskusi untuk menyaring aspirasi dari berbagai kalangan.
Diskusi yang dilanjutkan dengan acara makan siang ini juga menyampaikan harapan kesediaan Senator dari NTB ini untuk menjadi Dewan Penasehat PPDI Nusa Tenggara Barat, dan pada pelaksanaan Musyawarah Daerah PPDI NTB yang akan digelar awal Agustus nanti, diharapkan kesediaan beliau untuk hadir.
