Berita Nasional

JAKARTA – Pengurus Pusat PPDI bersama beberapa perwakilan Pengurus Propinsi mendatangi Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kamis (11/07/2024). Fathur Rofiq, Wakil Sekjen PPDI yang datang mewakili Ketua Umum PPDI berkesempatan untuk menyampaikan beberapa aspirasi anggota PPDI dalam pertemuan yang dimulai sedari pukul 10 pagi. Tampak beberapa pengurus Propinsi dari beberapa daerah menyertai …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri menerbitkan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), yang semula telah habis masa berlakunya pada April 2024. Dalam SKT terbaru dengan Nomor : 1305-00-00/046/VII/2024 diterbitkan pada 2 Juli 2024 dan ditandatangani secara elektronik oleh Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, Sekretaris Direktorat Jendral Politik Dan Pemerintahan Umum yang mewakili Menteri Dalam Negeri. …

KENDARI – Anggota DPD/MPR RI, Andi Nirwana Sebbu, menegaskan pentingnya penerapan empat nilai-nilai konsensus kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di desa-desa. Pernyataan ini disampaikan oleh Andi Nirwana dalam acara sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada Persatuan Perangkat Desa Watukalangkari di Baruga Pertemuan Langkapa Desa, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, pada akhir pekan lalu. Andi Nirwana menggarisbawahi peran strategis perangkat desa dalam …

JAKARTA – Dengan disahkannya perubahan dari UU No 6/2014 menjadi UU No 3/2024 tentang Desa, harapan besar muncul untuk mewujudkan desa-desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pengawasan terhadap UU Desa No 3/2024 di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/6), menyatakan bahwa desa seharusnya …

Semarang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa mulai tahun 2024, Dana Desa akan difokuskan pada pengembangan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Kebijakan ini ditetapkan setelah BUMDesa diakui dalam Pasal 14 UU No 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Abdul Halim Iskandar, yang biasa disapa Gus Halim, mengungkapkan bahwa perubahan ini …

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa) yang membawa sejumlah kebijakan baru untuk memperkuat posisi desa dalam struktur pemerintahan. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam merespons aturan baru ini, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan …

JAKARTA – Fachrul Razi, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Desa Bersatu, yang juga memimpin Komite I DPD RI dan merupakan penggerak utama lahirnya Desa Bersatu serta Revisi Undang-Undang Desa, menyampaikan pernyataan sikapnya di hadapan beberapa pejabat tinggi negara. Ia berbicara di depan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Desa, serta Menteri Dalam Negeri, dan dihadiri oleh …

Jakarta, 13 Juni 2024 – Ribuan anggota organisasi Desa Bersatu berkumpul di Istora Senayan untuk memperingati sepuluh tahun berlakunya Undang-Undang Desa. Acara yang dipimpin oleh Ketua Desa Bersatu dan dihadiri oleh jajaran pengurus serta para ketua organisasi desa lainnya, mengusung tema “Desa harus jadi kekuatan dengan merangkai solidaritas dan kebersamaan untuk mendukung pembangunan desa.” Para tamu kehormatan termasuk Menkopolhukam RI, …

Jakarta – Lahirnya Undang-Undang Desa membawa semangat baru untuk menempatkan desa sebagai entitas yang terhormat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kemandirian desa dalam berbagai aspek kehidupan. “Undang-Undang Desa memberikan kedudukan yang signifikan bagi desa sebagai subjek utama dalam pemerintahan dan pembangunan yang benar-benar berasal dari akar rumput (bottom up). Oleh karena itu, peran kunci dari Kepala …