Tag Archives: pemberhentian perangkat desa

Pasal 26 Revisi UU Desa, Mampukah Memberikan Rasa Aman Perangkat Desa Dari Pemecatan Tanpa Prosedural ?

Dalam aturan terbaru di revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah di sahkan oleh DPR RI pada awal bulan Maret yang lalu, proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati. Hal ini mengalami perubahan dari aturan sebelumnya, dimana rekomendasi tersebut “hanya” dari BPD dan Camata. Perubahan regulasi seperti disebut di atas, diatur perubahan pasala …

Read More »

Pemkab Lombok Utara Bersama DPRD Selesaikan Raperda Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

LOMBOK UTARA – Pembahasan perubahan peraturan daerah (Perda) tentang pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Lombok Utara, telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama DPRD. Urgensi perubahan Perda ini sendiri untuk menyesuaikan kembali dengan ketentuan baru yang sejalan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan. …

Read More »

Sikapi Pemberhentian Perangkat Desa, Ombudsman RI Lakukan Monitoring Di Gorontalo

GORONTALO – Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), Mokhammad Najih, membahas monitoring Ombudsman RI terkait rekomendasi pemberhentian perangkat desa saat bertemu dengan Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, di Rumah Dinas Gubernur, Kota Gorontalo, pada Kamis (28/3/2024). Ombudsman RI sebelumnya telah melakukan koordinasi dan kunjungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait monitoring rekomendasi pemberhentian perangkat desa. Proses tersebut telah memasuki tahap resolusi, …

Read More »

Kedim Marzuki Yahya, PPDI Garis Keras Yang Berani Tolak Pengesahan Revisi UU Desa Sebelum Ada Kejelasan Status Perangkat Desa

Untuk pertama kalinya di Indonesia, organisasi-organisasi desa bertemu dalam satu acara yang bertajuk Konggres Desa 2024. Acara yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini, berlangsung di Hotel Kartika Candra Jakarta, pada tanggal 22 – 23 Maret 2024. Ada 8 organisasi desa yang hadir dalam acara Konggres Desa ini yaitu, DPP Apdesi, DPP Aksi, Pepe d i, DPN Pepe …

Read More »

LKBH Jabaraya, Siap Pendampingan Hukum Bagi Perangkat Desa Di Seluruh Indonesia

PROFESI PERANGKAT DESA disadari atau tidak menjadi salah satu profesi dengan resiko yang cukup tinggi. Resiko tersebut dikatakan cukup tinggi apabila melihat kedudukan secara hukum dari profesi perangkat desa itu sendiri. Mensikapi keadaan yang dialami oleh perangkat desa, maka di Jawa Barat berdiri Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia Jawa Barat (LKBH Jabaraya), yang bertujuan untuk melakukan …

Read More »

H. Karnoto, Figur Ketua PPDI Batang Yang Konsisten Perjuangkan Perangkat Desa

Batang – Haji Karnoto, nama satu ini sudah tidak begitu asing bagi perangkat desa di wilayah Kabupaten Jawa Tengah. Sosok tinggi besar yang menjadi orang nomer satu di Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batang, yang selalu eksis mengawal perjuangan perangkat desa. Pria paruh baya kelahiran tahun 1970 silam ini, berasal dari Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang. Meski menjadi seorang …

Read More »

Perangkat Desa Mulai “Panasi Mesin”, Siapkah PPDI Untuk Aksi Besar-Besaran Di Kementerian Dalam Negeri ?

Dalam 3 hari terakhir ini, lini media massa dihiasi oleh pemberitaan terkait aksi unjuk rasa dari perangkat desa. Tercatat ada perangkat desa yang tergabung di Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari 3 Kabupaten, 2 Propinsi, yang melakukan aksi unjuk rasa. Dimulai pada hari Senin (18/03/2024) yang lalu, PPDI Pangandaran dan PPDI Ciamis Jawa Barat melakukan aksi yang hampir berbarengan. PPDI …

Read More »

Sikapi Kasus Pemberhentian Perangkat Desa Panipahan Kota, Hal Ini Yang Disesalkan PPDI Riau

Rokan Hilir – Ketua PPDI Propinsi Riau, Nina Siahaan, turut menyesalkan adanya pemberhentian perangkat desa di Panipahan Kota, Kecamatan Pasir Limau Kapas, yangmemberhentikan Kaur (kepala urusan), Kasi (kepala seksi) dan tiga staf kantornya. Mak Nina, sapaan akrabnya, menyesalkan adanya kelemahan administrasi didalam SK pengangkatan sehingga dapat dijadikan celah untuk memberhentikan Perangkat Desa di Panipahan Kota. “ Itulah kelemahannya mas, didalam …

Read More »

Ramai Pemberhentian Perangkat Desa Panipahan Kota, Begini Tanggapan DPMD Rokan Hilir

PEKANBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Roka Hilir menyayangkan keputusan Penghulu Panipahan Kota, Kecamatan Pasir Limau Kapas, yang memberhentikan Kaur (kepala urusan), Kasi (kepala seksi) dan tiga staf kantornya. Kepala Dinas PMD, Yandra, melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa,Sugianto SAP, Ahad (17/3/2024) dimintai komentarnya menyebutkan untuk pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa atau kepenghuluan ada aturanya. “Saya jelaskan untuk pengangkatan …

Read More »

Diberhentikan Kepala Desa, 8 Perangkat Desa Oku Selatan Ini Mengadu Ke Ombudsman Sumatera Selatan

Palembang – Tidak terima diberhentikan tanpa mengikuti prosedur, delapan Perangkat Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan, mengadukan nasib mereka ke Ombudsman Propinsi Sumatera Selatan. Kedelapan Perangkat Desa Pengandonan Kisam Ilir mengangap mereka telah dirugikan karena diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa Pengandonan, dimana pemberhentian tersebut tanpa melalui prosedur yang sesuai dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. …

Read More »