Tag Archives: revisi uu desa

Memaknai keikhlasan berjuang dalam menggapai kemerdekaan lahir dan batin dapat tergambarkan melalui kegiatan pemungutan PBB oleh Perangkat Desa. Para pemungut PBB tingkat desa laksana para prajurit yang berada di garda terdepan bertempur habis-habisan dilapangan, barangsiapa lelet maka terdengar suara hentakan “cambuk-cambuk” dan desingan-desingan peluru hampa dari sederetan para pimpinan yang bertengger diatas kudanya. Melangkah dalam guyuran hujan, petir dan badai …

BANJAR – Kabar gembira datang paska silahturahmi Ketua PPDI Propinsi Kalimantan Selatan, Jam’ani dengan H. Faried Fakhmansyah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (19/07/2024). Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut, H. Faried Fakhmansyah menyampaikan informasi bahwa ada peningkatan kesejahteraan untuk perangkat desa di tahun 2025. “ Insyaallah, Tahun 2025 ada tambahan tunjangan Kepala Desa …

MENTOK – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedang memperkuat kemampuan perangkat desa dalam mengelola perencanaan pembangunan. Bupati Bangka Barat, Sukirman, menyatakan bahwa penting bagi perangkat desa untuk bisa menyusun program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. “Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak harus mampu menciptakan sinergi, karena …

GARUT – Penjabat Bupati Garut, Barnas Adjidin, menyerahkan secara simbolis Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada 41 Sekretaris Desa di Hotel Jayasakti Rancabuaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Acara ini mengacu pada Keputusan Bupati Garut terkait penetapan NIPD, sehingga perangkat desa di Garut kini memiliki NIPD resmi. Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 200 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, …

Pemerintah Desa saat ini para pelakunya terdiri dari “orang-orang swasta”, berbeda dengan struktur Pemerintah diatasnya baik di kabupaten maupun di provinsi yang para pelakunya terdiri dari “orang-orang negri”, dengan adanya UU Desa apakah semakin berdaya? Diberdayakan? Ataukah dalam keadaan terperdaya? Pegawai swasta semestinya gajinya lebih tinggi dari Pegawai Negri, penghasilan Pegawai Swasta bisa tinggi adalah prestasi gemilang Pemerintah Formal yang …

JAKARTA – Pengurus Pusat PPDI bersama beberapa perwakilan Pengurus Propinsi mendatangi Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kamis (11/07/2024). Fathur Rofiq, Wakil Sekjen PPDI yang datang mewakili Ketua Umum PPDI berkesempatan untuk menyampaikan beberapa aspirasi anggota PPDI dalam pertemuan yang dimulai sedari pukul 10 pagi. Tampak beberapa pengurus Propinsi dari beberapa daerah menyertai …

PEKALONGAN – Pengurus Pusat PPDI mengagendakan untuk “sowan” kembali ke Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembahasan peraturan pelaksana dari UU No 03 Tahun 2024. Dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat PPDI dengan Nomer 050/PP.PPDI/VII/2024, tertanggal 10 Juli 2024, disebutkan bahwa agenda tersebut akan dilaksanakan di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu Jakarta Selatan, pada …

KONKEP – Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menunjukkan progres yang signifikan. Hingga tahap pertama dan kedua, sebanyak 76 dari 89 desa di Konkep telah berhasil mencairkan ADD. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud, menyampaikan bahwa penyaluran ADD oleh Pemerintah Kabupaten telah mencapai sekitar 76 persen dari total anggaran yang berjumlah Rp 36 miliar. Pencairan …

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri menerbitkan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), yang semula telah habis masa berlakunya pada April 2024. Dalam SKT terbaru dengan Nomor : 1305-00-00/046/VII/2024 diterbitkan pada 2 Juli 2024 dan ditandatangani secara elektronik oleh Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, Sekretaris Direktorat Jendral Politik Dan Pemerintahan Umum yang mewakili Menteri Dalam Negeri. …