Tag Archives: revisi uu desa

Jakarta – Kabar gembira bagi Kepala Desa setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi UU Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Mendagri yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat …

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan massa kepala desa (Kades) yang kembali berdemo di depan Gedung DPR karena mendesak pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Perwakilan Kades pun sepakat menunggu pengesahan RUU Desa sampai pelaksanaan Pemilu 2024 selesai. Puan menerima perwakilan kades didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Gedung Muis, …

Jakarta – DPR bersama asosiasi kepala desa bersepakat bahwa pembahasan lanjutan revisi kedua Undang-Undang No 06 Tahun 2014, akan dilanjnutkan setelah selesai pelaksanaan Pemilu 2024. Kesepakatan ini disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani, dalam Pidato sambutan penutupan masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024, di Ruang Sidang Komplek Gedung DPR  Senayan, Jakarta, Selasa (06/02/2024). Puan menyampaikan bahwa beberapa saat sebelum dimulainya …

Jakarta – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Kementerian Dalam Negeri melanjutkan  rapat kerja antarkomisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, dan panitia anggaran Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rapat yang diadakan setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada para anggota Badan Legislasi (Baleg) tersebut, banyak membahas soal usulan …

Jakarta – Mendagri Tito Karnavian menghadiri rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa. Tito menyebut ada 8 poin substantif dalam Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah yang berbeda dengan isi RUU Desa yang sebelumnya telah disepakati DPR menjadi RUU usul inisiatif. “(Setelah RUU Desa menjadi RUU usul inisiatif DPR), DPR kemudian mengirimkan …

Jakarta – Pemerintah cenderung menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun selama 2 periode, hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan agenda pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa, bersama Badan Legislasi (Blaeg) DPR RI Senin (5/12/2024). Tito yang didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rapat pleno menyampaikan bahwa Pemerintah menyerahkan kepada DPR,keputusan mana …

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan agenda pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa, Senin (5/12/2024). Tito didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. dalam Rapat pleno itu digelar di ruang rapat Baleg DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Sementara itu rapat ini digelar sebagai tindak lanjut untuk mendengarkan …

Kota Padangsidimpuan –  Dalam rangka memberikan perlindungan hukum untuk perangkat desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kota Padangsidimpuan melakukan kerja sama  dengan YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Nota Kesepahaman atau MoU antara PPDI Kota Padangsidimpuan dengan YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan tersebut berlangsung di Sekretariat PPDI Kota Padangsidimpuan tepatnya di Labuhan Labo, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimuan, Sabtu (3/2/2024). Ketua PPDI …

Jakarta – Merespon aksi demo 8 organisasi desa yang diwarnai kericuhan kemarin, Ketua DPR Puan Maharani memberikan keterangan tentang pembahasan lanjutan dari revisi Undang-Undang  Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang akan dilaksanakan usai pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Menurut Puan, bukan tanpa alasan DPR memutuskan melanjutkan pembahasan revisi Undang Undang Desa sampai setelah pemilu 2024. Hal ini ditempuh untuk …

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan tentang pembahasan lanjutan dari revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang akan dilaksanakan usai pelaksanaan pemilu, 14 Februari 2024. Seakan menjawab keresahan yang terjadi diantara Kepala Desa paska aksi demo sehari sebelumnya, yang sempat diwarnai kericuhan.“DPR telah sepakat akan melanjutkan pembahasan revisi UU Desa usai pelaksanaan pemilu 2024. …