Tag Archives: revisi uu desa

Banyumas – Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah 10 tahun diberlakukan. Bahkan ada revisi yang rencana akan mengatur masa jabatan kepala Desa ditambah dua tahun. Pemdes diimbau tidak euforia berlebihan atas rencana disahkannya revisi UU tentang desa itu. Justru karena berbagai keistimewaan desa saat ini, harus diimbangi dengan kinerja yang semakin baik. “Tanpa kinerja yang baik, …

Pemerintah bersama Baleg DPR RI telah selesai melakukan pembahasan tingkat pertama dari perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa,pada awal bulan Februari  2024. Dalam agenda  tersebut tidak ada pembahasan terkait dengan kejelasan status dari perangkat desa. Perangkat desa merupakan pegawai yang diangkat langsung oleh kepala desa untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, status …

Yogyakarta – Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kecamatan di Indonesia pada tahun 2023 sejumlah 7.288 dan jumlah desa ada 81616 desa. Namun ada satu wilayah di negara kita yang tidak ada satupun kecamatan dan desa, wilayah tersebut ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Jika Anda berkunjung ke Yogyakarta, tidak akan Anda temui nama “kecamatan” dan “desa” di sana. …

Kuningan – Beredar rumor PPDI dan APDESI akan melakukan demo terkait  dengan akan diberlakukannya Aplikasi  Transaksi Non Tunai ( TNT ) terhadap Sistem Keuangan Desa, menuai rumor kegelisahan di tingkat Grassroot, yaitu tingkat Pemerintahan Desa di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (02/03/2024). Rumor kegelisahan tersebut berkembang menjadi rumor dengan adanya demo dari pihak Desa terhadap Bank Kuningan yang …

Palembang – Menghadapi tantangan kedepan yang membutuhkan sumber daya  manusia yang mumpuni, Perangkat desa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), mendapatkan ilmu yang berkelas untuk membangun desanya. Pelatihan Teknik Infrastruktur Desa, dari kerja sama Pemkab Muba, Harian Sumatera Ekspres dan Ikatan Konsultan Indonesia  (Inkindo) Sumsel. Pelatihan gelombang ke-2, diikuti 266 peserta dari 133 desa wilayah 10 kecamatan di Musi Banyuasin. Yakni, …

Ramai perbincangan tentang status perangat desa dalam perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat banyak kalangan utamanya dari perangkat desa sendiri menanti kelanjutan dari pembahasan lanjutan revisi UU tersebut. Status perangkat desa yang selama ini diperjuangkan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dibawah kepimpinan Moh. Tahril, dan akan terus diaspirasikan dalam setiap agenda audensi dengan Pemrintah …

Purwakarta – Memprihatinkan, disaat guyuran milyaran rupiah dalam bentuk Dana Desa, Di Purwakarta masih ada satu desa yang belum memiliki Kantor Desa yang layak. Desa yang dimaksud adalah terletak di Kecamatan Suksari, Kabupaten Purwakarta yaitu Desa Ciririp. Desa ini letaknya disebarang danau Jatiluhur. Hal itu bisa dibuktikan masih ada Desa yang tidak punya kantor Desa yang tidak ada Plang Nama. …

Jakarta – Pembahasan perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 yang akan dilanjutkan setelah pelaksanaan  Pemilu 2024, sampai sekarang belum menemukan kejelasan. Padahal Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi UU Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg …

Pangandaran – Mensikapi keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran yang resmi menghapus tunjangan perangkat desa, Ketua PPDI Pangandaran menyampaikan respon beragam dari perangkat desa. Dede Wahyu, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran, mengatakan benar telah diajak diskusi dengan Pemda Pangandaran terkait dengan kebijakan yang tidak populis di mata perangkat desa tersebut. “ Perlu dipahami bahwa tunjangan tersebut bukan …

Larantuka – Ketua PPDI Flores Timur  Paulus Pehan Kelen, mendampingi sejumlah pengurus inti ASKADES,  sowan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Pedo Maran, pada Jum’at (01/03/2024). Kedatangan rombongan kecil unsur Kepala Desa dan Perangkat Desa di Flores Timur ini sendiri untuk menanyakan kejelasan pencairan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, yang tertunggak dari awal tahun 2024. “ Siang ini kami bersama …