Tag Archives: revisi uu desa

Ramai perbincangan tentang status perangat desa dalam perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat banyak kalangan utamanya dari perangkat desa sendiri menanti kelanjutan dari pembahasan lanjutan revisi UU tersebut. Status perangkat desa yang selama ini diperjuangkan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dibawah kepimpinan Moh. Tahril, dan akan terus diaspirasikan dalam setiap agenda audensi dengan Pemrintah …

Purwakarta – Memprihatinkan, disaat guyuran milyaran rupiah dalam bentuk Dana Desa, Di Purwakarta masih ada satu desa yang belum memiliki Kantor Desa yang layak. Desa yang dimaksud adalah terletak di Kecamatan Suksari, Kabupaten Purwakarta yaitu Desa Ciririp. Desa ini letaknya disebarang danau Jatiluhur. Hal itu bisa dibuktikan masih ada Desa yang tidak punya kantor Desa yang tidak ada Plang Nama. …

Jakarta – Pembahasan perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 yang akan dilanjutkan setelah pelaksanaan  Pemilu 2024, sampai sekarang belum menemukan kejelasan. Padahal Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi UU Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg …

Pangandaran – Mensikapi keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran yang resmi menghapus tunjangan perangkat desa, Ketua PPDI Pangandaran menyampaikan respon beragam dari perangkat desa. Dede Wahyu, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran, mengatakan benar telah diajak diskusi dengan Pemda Pangandaran terkait dengan kebijakan yang tidak populis di mata perangkat desa tersebut. “ Perlu dipahami bahwa tunjangan tersebut bukan …

Larantuka – Ketua PPDI Flores Timur  Paulus Pehan Kelen, mendampingi sejumlah pengurus inti ASKADES,  sowan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Pedo Maran, pada Jum’at (01/03/2024). Kedatangan rombongan kecil unsur Kepala Desa dan Perangkat Desa di Flores Timur ini sendiri untuk menanyakan kejelasan pencairan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, yang tertunggak dari awal tahun 2024. “ Siang ini kami bersama …

JAKARTA – Menjelang pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pada Senin 05 Februari 2024 DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkannya sudah tercapai kesepakatan pembahasan tingkat I revisi UU Desa. Butir-butir kesepakatan legislatif dan pemerintah antara lain, masa jabatan kades menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode. Ada pula disebutkan calon kades tunggal bisa ditetapkan tanpa perlu melawan …

Meranti –  Tidak banyak aktivis PPDI yang rela mnegorbankan waktu untuk kepentingan organisasi, terutama dari kalangan wanita.Dari sekian aktivis wanita itu terdapat satu sosok yang bernama Yuliana, Ama.Pd, seorang wanita tangguh dari Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Yuliana atau sering dipanggil Ulik ini merupakan salah satu unsur perangkat desa di Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti. Sosok yang …

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa telah memiliki pejabat baru, Adalah La Ode Ahmad Pidana Bolombo yang dilantik menggantikan Eko Prasetyanto Purnomo Putro yang beralih menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang melantik 2 pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Ruang Sidang Utama (RSU) …

Pekanbaru – Puluhan perangkat desa di Propinsi Riau bersiap megikuti program perkuliahn Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang di inisiasi PPDI bersama Universitas Lancang Kuning. Gelombang pertama dalam perkuliahan ini sendiri diikuti sebanyak 66 orang Perangkat Desa yang mengikuti Program S1, dan 20 orang perangkat desa mengikuti kuliah Program S2 di Universitas Lancang Kuning. “ Jadwal perkuliahannya sendiri akan di mulai …

Bengkulu – Kepala Desa Suro Muncar, Kecamatan Ujanmas, Kepahiang, terancam dilaporkan ke Kepolisian, sebagai imbas dari pemberhentian sepihak perangkat desa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengutarakan hal tersebut setelah mempelajari kasus pemberhentian 4 orang perangkat desa di Suro Muncar. Dikutip dari mediabengkulu,  Edwar Samsi mengatakan sikap kepala desa tersebut sudah keterlaluan. Padahal sebelumnya Bupati Kepahiang, Hidayatullah …