Tag Archives: seleksi perangkat desa

Perkuat Aspirasi Perangkat Desa, Pengurus Pusat PPDI Kembali Datangi Kemendagri

PEKALONGAN – Pengurus Pusat PPDI mengagendakan untuk “sowan” kembali ke Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembahasan peraturan pelaksana dari UU No 03 Tahun 2024. Dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat PPDI dengan Nomer 050/PP.PPDI/VII/2024, tertanggal 10 Juli 2024, disebutkan bahwa agenda tersebut akan dilaksanakan di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu Jakarta Selatan, pada …

Read More »

Perkuat Regulasi Tentang Perangkat Desa, PPDI Karawang Segera Audensi Dengan Bupati

KARAWANG – Mengantisipasi makin banyaknya permasalahan-permasalahan dalam Pemerintah Desa, PPDI Karawang berkirim surat yang ditujukan ke Bupati Karawang, terkait dengan permohonan audensi seputar penguatan regulasi tentang perangkat desa. Surat dengan nomor : 239/004/PPDI-KRW/2024. tanggal 19 April 2024 , Perihal : Permohonan Audensi/ Hearing PPDI Karawang dengan Bupati Karawan ini, disampaikan oleh Pengurus PPDI Karawang melalui Staff Bupati pada Jum’at (19/04/2024). …

Read More »

Pasal 26 Revisi UU Desa, Mampukah Memberikan Rasa Aman Perangkat Desa Dari Pemecatan Tanpa Prosedural ?

Dalam aturan terbaru di revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah di sahkan oleh DPR RI pada awal bulan Maret yang lalu, proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati. Hal ini mengalami perubahan dari aturan sebelumnya, dimana rekomendasi tersebut “hanya” dari BPD dan Camata. Perubahan regulasi seperti disebut di atas, diatur perubahan pasala …

Read More »

Pemkab Lombok Utara Bersama DPRD Selesaikan Raperda Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

LOMBOK UTARA – Pembahasan perubahan peraturan daerah (Perda) tentang pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Lombok Utara, telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama DPRD. Urgensi perubahan Perda ini sendiri untuk menyesuaikan kembali dengan ketentuan baru yang sejalan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan. …

Read More »

Lebih Urgent Mana Dalam Revisi UU Desa, Kejelasan Status Perangkat Desa Atau Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa ?

JAKARTA – Menjelang pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pada Senin 05 Februari 2024 DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkannya sudah tercapai kesepakatan pembahasan tingkat I revisi UU Desa. Butir-butir kesepakatan legislatif dan pemerintah antara lain, masa jabatan kades menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode. Ada pula disebutkan calon kades tunggal bisa ditetapkan tanpa perlu melawan …

Read More »

Status Kepegawaian Perangkat Desa, Berharap Pemerintah Memasukan Dalam DIM Revisi UU Desa

Jakarta – Usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 1 periode menjadi satu pokok pembahasan penting dalam revisi Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa. Sejak awal 2023 lalu, sejumlah organisasi kepala desa hingga aparat desa mulai rutin menggelar aksi di depan kompleks parlemen. Beberapa organisasi itu seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), …

Read More »

Dari Audensi Dengan PPDI, Kemendagri Beri Petunjuk Status Perangkat Desa

Jakarta – Semakin menguat aroma penegasan dari status kepegawaian perangkat desa dalam sistem pemerintahan ke depannya. Hal ini seiring dengan informasi yang disampaikan perwakilan Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, disaat menerima Tim Pengawalan Revisi UU Desa dari PPDI pada Jum’at (27/10) yang lalu. Dalam audensi tersebut, PPDI yang dipimpin Sekjen Sujoko meminta informasi terkait perkembangan dari revisi Undang-Undang …

Read More »

“Kejar Tayang” Revisi UU ASN Selamatkan Jutaan Nasib Tenaga Honorer, Bagaimana Perangkat Desa Di Revisi UU Desa ?

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (03/10/2023). Pengesahan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dikutip dari laman Setkab, salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta …

Read More »

Revisi UU Desa Tinggal Pembahasan Dengan Pemerintah, Sejauh Mana Pengawalan Dari Pengurus Pusat PPDI ?

Jakarta – Revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa telah mencapai babak baru, hal ini seiring dengan telah ditetapkannya revisi UU Desa ini menjadi hak inisiatip dari DPR. Setelah penetapan dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 10 Juli 2023 yang lalu, revisi UU Desa ini tinggal menantikan jadwal pembahasan dengan Pemerintah. Baca juga : Revisi UU ASN Berikan Banyak …

Read More »

Pertama Di Indonesia, Anggota DPRD Mundur Demi Nyalon ….. Kepala Desa!

Lamtim – Salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari fraksi Partai Gerindra, Heri Irawan melepaskan jabatannya untuk maju sebagai salah satu calon kepala desa (kades) di Kecamatan Labuhan Maringgai. “Iya benar, saya mencalonkan diri sebagai kepala desa dan ingin fokus membangun dan memajukan desa saya,” ujar Heri Irawan, Kamis, 7 September 2023, seperti dilansir dari m.lampost.co. Menurutnya keputusan itu …

Read More »