Tag Archives: seleksi perangkat desa

JAKARTA – Perangkat desa dianggat sebagai pihak yang paling dirugikan dari Undang-Undang (UU) Desa. Hal ini pun membuat Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi dan Utep Ruspendi yang berprofesi sebagai perangkat desa menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU tersebut, kata Hendra, tak serta merta melindungi para perangkat desa. Sebab, masih banyak diantaranya mereka yang mendapat pemberhentian sepihak …

Pemalang – Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat meminta Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk tetap melaksanakan kinerja dan selalu  menjaga iklim kondusif. Selain itu dalam kesempatan ini, Plt Bupati Pemalang juga mendukung sikap PPDI dan Kepala Desa yang menolak keras atas usulan APDESI, dimana usulan tentang pembatasan masa kerja perangkat desa ini menjadi kegundahan perangkat desa secara nasional. Hal ini …

Tulungagung – Sumbangsih saran dan masukan untuk PPDI tak akan pernah berhenti, meski Mujito mantan Ketua Umum PPDI periode 2016 – 2022 telah memasuki masa purnabhakti. Hal ini tampak dalam acara zoommeeting yang menghadirkan Ketua Umum PPDI Moh. Tahril, Sekjen PPDI Mesran, Sarjoko mantan Sekjen PPDI, dan beberapa pengurus PPDI propinsi dan kabupaten. Ada bebarapa masukan yang disampaikan Mujito terkait …

Jakarta – Dukungan moril dari tokoh-tokoh senior PPDI terhadap perjuangan penguatan regulasi dan status perangkat desa di bawah Kepengurusan Moh. Tahril sebagai Ketua Umum mulai mengemuka. Hal ini tampak dalam acara diskusi ringan dengan tema “ Arah Kedepan Perangkat Desa Dalam Penyikapan Usulan Apdesi” yang digelar malam tadi (21/10) pukul 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib. Diskusi yang dikemas melalui …

Jakarta – Pada tahun 2022, pemerintah mulai giat melakukan pendataan non ASN setelah terbitnya peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2018 tentang status pegawai di lingkungan pemerintahan. Dengan pendataan non ASN bakal tidak ada lagi pegawai pemerntahan yang berstatus honorer baik itu di pusat maupun di daerah. Tujuannya tak lain untuk mengetahui pegawai pemerintahan yang aktif bekerja dan menenuhi syarat. Pendataan …

SRAGEN — Peserta lulusan SMA/sederajat berhasil mengalahkan lulusan sarjana dalam seleksi perangkat Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Lulusan SMA itu berhasil terpilih untuk posisi Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan. Dalam seleksi yang berakhir pada Senin (19/9/2022) lalu, Pemerintah Desa Donoyudan membuka dua lowongan. Selain Kasi Pelayanan, ada juga lowongan Kepala Urusan  Tata Usaha (Kaur TU) dan Umum. Peserta terbaik dipilih …

KARANGANYAR – Sejumlah desa di Kabupaten Karanganyar memilih tidak melakukan pengisian perangkat desa November mendatang. Lantaran banyak yang terkendala anggaran. Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Karanganyar Anung Dharmawan mengatakan, hasil verifikasi, kekosongan perangkat desa di Karanganyar mencapai 115 jabatan. Dari jumlah tersebut, 75 jabatan akan diisi lewat seleksi perangkat desa. Sedangkan 40 jabatan lainnya dibiarkan …

SEMARANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Drs. H. Halim Iskandar, M.Pd., mengajak perangkat desa di Jawa Tengah melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa. Dilansir dari tribunnews.com, kegiatan tersebut dilakukan melalui ‘Focus Group Discussion (FGD) RPL Desa untuk Perangkat Desa’ di Gedung H Rektorat Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang pada Senin (12/9/2022). Disampaikan …

SEMARANG — Fakta demi fakta terkait dugaan kecurangan dalam seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng), mulai terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Terbaru, dalam persidangan yang digelar Senin (12/9/2022), disebutkan jika salah satu peserta seleksi rela merogoh uang hingga Rp750 juta untuk menduduki jabatan sebagai sekretaris desa. Dilansir dari solopos.com, hal …

BREBES – Para perangkat desa yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) harus memenuhi syarat ini. Yaitu, harus mengajukan ijin cuti dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Dilansir dari pikiran-rakyat.com, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal, Handi Agung Pramono, membenarkan hal itu. Menurutnya, syarat perangkat desa yang hendak mencalonkan diri sebagai Kades, wajib cuti. “Aturan itu termuat dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa. …