Tag Archives: revisi uu desa

JAKARTA – Perangkat desa dianggat sebagai pihak yang paling dirugikan dari Undang-Undang (UU) Desa. Hal ini pun membuat Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi dan Utep Ruspendi yang berprofesi sebagai perangkat desa menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU tersebut, kata Hendra, tak serta merta melindungi para perangkat desa. Sebab, masih banyak diantaranya mereka yang mendapat pemberhentian sepihak …

Jakarta – Beberapa orang perangkat desa mengajukan uji materi atas Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa, dan pada Kamis (27/10) Mahkamah Konstitusi telah melakukan sidnag pertama dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dalam sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, sementara  permohonan itu sendiri teregistrasi dengan Nomor 102/PUU-XX/2022 . Adapun Panel Hakim terdiri dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Wahiduddin …

Jakarta – Pembahasan tentang perubahan atas UU No 06 Tahun 2014 selalu menjadi kajian yang menarik, dari tahun ke tahun selalu saja ada upaya untuk melakukan revisi atas regulasi tentang desa tersebut. Undang-undang yang disahkan melalui siding paripurna di Gedung DPR RI pada 18 Desember 2013 ini, pada tahun 2022 ini saja sudah tercatat 2 kali diajukan uji materi ke …

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap UUD 1945 pada Kamis (27/10/2022) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 102/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi dan Utep Ruspendi yang berprofesi sebagai perangkat desa. Dilansir dari mkri.id, dalam sidang perdana yang …

Tulungagung – Sumbangsih saran dan masukan untuk PPDI tak akan pernah berhenti, meski Mujito mantan Ketua Umum PPDI periode 2016 – 2022 telah memasuki masa purnabhakti. Hal ini tampak dalam acara zoommeeting yang menghadirkan Ketua Umum PPDI Moh. Tahril, Sekjen PPDI Mesran, Sarjoko mantan Sekjen PPDI, dan beberapa pengurus PPDI propinsi dan kabupaten. Ada bebarapa masukan yang disampaikan Mujito terkait …

Jakarta – Dukungan moril dari tokoh-tokoh senior PPDI terhadap perjuangan penguatan regulasi dan status perangkat desa di bawah Kepengurusan Moh. Tahril sebagai Ketua Umum mulai mengemuka. Hal ini tampak dalam acara diskusi ringan dengan tema “ Arah Kedepan Perangkat Desa Dalam Penyikapan Usulan Apdesi” yang digelar malam tadi (21/10) pukul 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib. Diskusi yang dikemas melalui …

Jakarta – Desakan agar pemerintah dan DPR dapat segera merevisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan turunannya terus menguat di kalangan aparatur pemerintah desa. Terdapat sejumlah alasan agar UU 6/2014 dapat dimasukan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahunan. Dilansir dari hukumonline.com, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan dorongan agar UU 6/2014 dan aturan turunannya …

Jakarta – Hanya berselang sehari usai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi II DPR RI, hari berikutnya 55 anggota BPD yang juga pengurus DPP, DPD, dan DPC Abpednas  seluruh Indonesia juga bertemu dengan Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) serta rapat  bersama Sultan B Najamuddin, Wakil Ketua DPD RI di Senayan, Jakarta. Pada rapat koordinasi …

Jakarta – RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 6/2014 tentang Desa kembali menjadi perbincangan di Senayan, hal ini terjadi seusai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022). Dalam RDPU terkait peningkatan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli …

Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menerima aspirasi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) terkait peningkatan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai masih jauh dari standar. “Aspirasi ini tentu kita akan sampaikan pada pemerintah, jika kita bicara tentang dana desa itu ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mana …