Berita Nasional

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak kepala desa yang menggunakan anggaran desa untuk keperluan di luar pelayanan desa. Hal itu diungkapkan Tito saat memberi sambutan dalam acara Temu Karya Nasional & Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi tahun 2023 yang diselenggarakan Dirjen Pembinaan Desa Kemendagri di Discovery Hotel Jakarta Utara, Selasa (15/8/2023). Dilansir dari detiknews,Tito mengungkap …

Jakarta – Anggota DPR RI Ono Surono memastikan revisi Undang-undang Desa diputuskan paling cepat akhir tahun 2023. Menurutnya, proses pemberlakuan Revisi Undang-Undang Desa tersebut dimulai dengan pembicaraan tingkat satu dan pembicaraan tingkat dua, dan ini tergantung DPR-RI saat pansus nanti. “Itu bisa lama bisa cepat. Makanya tadi saya sampaikan, saya berharap ini bisa cepat pembahasan tingkat pertama dan tingkat ke …

Jakarta – Jelang perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia atau tepatnya sehari sebelum 17 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan tiga jenis pidato dalam sidang Tahunan MPR. Tiga pidato itu adalah Pidato Kenegaraan, Pidato Nota Keuangan dan RAPBN, dan Pidato Sidang Tahunan. Pidato Kenegaraan berisi tentang hari kemerdekaan, pidato nota keuangan dan RAPBN terkait RUU APBN untuk tahun mendatang, sedangkan pidato sidang adalah …

Jakarta – Status Kepegawaian dari Perangkat Desa menjadi satu bahasan yang seakan terus menghangat, hal ini seiring dengan telah disepakatinya UU No 06 Tahun 2014 sebagai revisi undang-undang  Hak Inisiatip dari DPR. UU No 06 Tahun 2014 atau UU Desa sendiri telah berlaku selama 9 tahun, dan sejauh ini dalam regulasi tersebut belum menyentuh ke akar permasalahan terkait status perangkat …

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, terus memperjuangkan status perangkat desa agar hak-haknya terpenuhi dan sesuai beban kerjanya. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, Gus Halim menilai perangkat desa nantinya bisa jadi ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hal tersebut masih dalam tahap pembahasan yang nanti …

Jakarta – Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi topik menarik di Indonesia karena mengkaji nasib tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam revisi UU ASN, terdapat tujuh klaster yang menjadi fokus, termasuk penyelesaian masalah tenaga honorer dan peningkatan kesejahteraan PPPK. Namun, revisi UU ASN bukan cuma bahas PPPK saja, tapi juga membahas manajemen Aparatur Sipil …

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanudin menginstruksikan jajarannya melakukan pedampingan dan pengawalan program Dana Desa. Sehingga, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. “Jangan sampai mereka (aparat desa) karena ketidaktahuannya menjadi objek pemeriksaan Aparat Penegak Hukum, ini perlu dilakukan bimbingan, pembekalan sehingga pembangunan desa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” ujar Burhanudin dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Agustus 2023. Dilansiree dari …

MATARAM–DPR RI sudah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi rancangan undang-undang (RUU) inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui rapat paripurna pada 10 Juli 2023. Anggota DPR RI Komisi V Dapil Pulau Lombok Suryadi Jaya Purnama mengatakan, dalam revisi itu ada beberapa poin sudah disepakati. Tinggal meminta persetujuan pemerintah pada masa sidang berikutnya yakni Agustus-September 2023. “Insyaallah …

Jakarta – Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyebutkan sejumlah persoalan pelayanan di desa yang sering dikeluhkan masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik “Menyoal Perbaikan Kebijakan Mengenai Perangkat Desa dalam Agenda Revisi Undang-undang Desa” di Gedung Ombudsman RI, Selasa (1/8/2023). Adapun permasalahan tersebut berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa serta pemberhentian dan …

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan, pimpinan DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Desa. Oleh karena itu, belum diketahui alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas Rancangan UU (RUU) Desa ini bersama pemerintah. “Surpres dari presiden saja belum ada, apalagi AKD yang mau bahas,” kata Awiek dilansir dari Kompas.com, …