Berita Nasional

JAKARTA – Berita diterimakannya SK  Sebanyak 1.313 guru honorer yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 pada Kamis, 28 April 2022, membawa kesedihan tersendiri. Bagaimana tidak? kesedihan mereka muncul  karena Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menginformasikan bahwa masa kontraknya hanya 1 tahun. Dimulai dari 1 Februari 2022 sampai 31 Januari 2023. Kesedihan ini makin bertambah manakala …

JAKARTA – Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 8,8 juta tenaga kerja ada permasalahan. Di mana permasalahan ini diungkap oleh Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng. Dilansir dari okezone.com, dia menyebut kalau masalah ini datang dari proses validasi data pekerja penerima manfaat BSU. “Kami melihat ada masalah pada proses validasi data penerima BSU. Perlu di crosscheck. Kami berharap Kemnaker melakukan …

Hari Raya Idul Fitri atau lebaran tinggal menghitung hari, tentu hari lebaran ini sangat dinanti umat Islam di seluruh penjuru dunia. Bagi para pekerja baik pemerintahan maupun swasta menjelang hari Lebaran tentu berharap banyak turunnya Tunjangan Hari Lebaran untuk meringankan biaya hidup menjelang dan saat perayaan hari lebaran. Sayangnya bagi perangkat desa tidak semuanya mendapatkan tunjangan yang ada satu kali …

Jakarta – Bantuan Subsidi Upah 2022 sudah menemui sedikit titik terang, Ombudsman RI adakan konferensi pers pada hari Jum’at, 22 April 2022 yang berisi pengawasan pembayaran Bantuan Subsidi Upah 2022. Turut disampaikan pula persyaratan resmi penerima BSU dari Kemnaker. Selain itu ada evaluasi sasaran dari Ombudsman RI soal pencairan Bantuan Subsidi Upah 2022 ini yaitu penekanan pada para pekerja sektor Non-Formal dengan kategori tertentu seperti ojol, pekerja …

Jakarta – Seperti diketahui Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pegawai yang memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera menyalurkan program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji kepada para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Rencananya, subsidi gaji atau BSU sebesar Rp 1 juta tersebut akan disalurkan pada April 2022. Kepastian …

JAKARTA  –  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) tidak dapat diterima. Mahkamah juga menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Demikian petikan amar Putusan Nomor 3/PUU-XX/2022 yang dibacakan dalam persidangan di MK, Rabu (20/04/2022). Permohonan pengujian materi UU Desa ini diajukan oleh 6 kepala desa dan 1 perangkat desa yakni Endang Kusnandar (Pemohon …

Jakarta – Benarkah Presiden Joko Widodo tidak melihat peran serta aktip perangkat desa dalam penanganan pandemi  covid-19? Ternyata sebelum pengumuman terbitnya peraturan pemerintah tentang THR dan Gaji  ke-13 untuk ASN, TNI/Polri, Presiden telah memberikan apresiasi terhadap kinerja perangkat desa dalam penanggulangan wabah covid-19 yang telah berjalan selama 2 tahun ini. Dilansir dari kominfo.go.id, hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika …

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, secara kasat mata profesi ini seperti halnya profesi lainnya di bidang pemerintahan. Bagaimana tidak? Diakui atau tidak profesi perangkat desa memang tidak lepas dari urusan dibidang pemerintahan. Mulai dari administrasi kependudukan,sampai dengan pelaksanaan tugas-tugas dari dinas atau kementerian ditingkat desa. Perangkat …

SEJAK tahun 2008 Ombudsman RI tiap tahunnya selalu menerima pengaduan masyarakat terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan data Simpel 3.0 Ombudsman RI per tanggal 4 Maret 2022 bahwa tercatat 51 pengaduan masyarakat terkait pengangkatan perangkat desa, sedangkan 166 pengaduan pemberhentian perangkat desa. Dari jumlah tersebut pengaduan masyarakat yang masuk ke tahap pemeriksaan laporan sebanyak 128 laporan masyarakat. Nurcholis (2022) …

Pekalongan –  Beredar surat terbuka dari Ketua Umum PPDI Moh Tahril yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Surat terbuka sebanyak 2 lembar tersebut beredar melalui media-media sosial dikalangan internal PPDI, berisi tentang rasa kekecewaan perangkat desa terkait keputusan pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan …