Berita Nasional

JAKARTA –  Berita tentang  DPR menetapkan 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023 menimbulkan tanda tanya bagi anggota PPDI. Dalam rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8), tidak ada Revisi UU no 06 Tahun 2014 Tentang Desa masuk daftar  RUU Prolegnas Prioritas tahun …

Lampung Timur – Bupati Lampung Timur ( Lamtim) M Dawam Rahardjo merealisasikan Penyerahan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Se-kabupaten Lamtim yang dilaksanakan di Lapangan Desa Gunung Mekar Kecamatan Jabung, Selasa (29-08-23). Hadir dalam acara tersebut Ketua TP PKK Lamtim, Yus Bariyah Dawam Rahardjo, Kepala Dinas PMD, Ketua PPDI, Provinsi Lampung, Triyono, Ketua PPDI Kecamatan Jabung, Suharno, Camat dan Forkopimcam Jabung. …

Jakarta – DPR RI menyetujui 42 rancangan undang-undang (RUU) masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Sebanyak 26 RUU usulan DPR, 13 RUU usulan pemerintah, dan 3 RUU usulan DPD.Dilansir dari detik.com, kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2023-2024 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023). Rapat dipimpin langsung …

Kabupaten HSS – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) yang ke I yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Kandangan, Rabu (23/8/2023) pagi. Pada Kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh pengurus Pusat PPDI Ibnu Marwan, SH, MH dan Achmad Muchlis, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra H. …

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa kenaikan gaji ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 8 persen. Gaji PNS naik 2024 ini tentunya menjadi angin segar bagi ASN. Kenaikan gaji PNS 8% di 2024 ini diumumkannya dalam pidato Presiden tentang RAPBN Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Rabu 16 Agustus 2023. Dalam pidato tersebut …

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak kepala desa yang menggunakan anggaran desa untuk keperluan di luar pelayanan desa. Hal itu diungkapkan Tito saat memberi sambutan dalam acara Temu Karya Nasional & Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi tahun 2023 yang diselenggarakan Dirjen Pembinaan Desa Kemendagri di Discovery Hotel Jakarta Utara, Selasa (15/8/2023). Dilansir dari detiknews,Tito mengungkap …

Jakarta – Anggota DPR RI Ono Surono memastikan revisi Undang-undang Desa diputuskan paling cepat akhir tahun 2023. Menurutnya, proses pemberlakuan Revisi Undang-Undang Desa tersebut dimulai dengan pembicaraan tingkat satu dan pembicaraan tingkat dua, dan ini tergantung DPR-RI saat pansus nanti. “Itu bisa lama bisa cepat. Makanya tadi saya sampaikan, saya berharap ini bisa cepat pembahasan tingkat pertama dan tingkat ke …

Jakarta – Jelang perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia atau tepatnya sehari sebelum 17 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan tiga jenis pidato dalam sidang Tahunan MPR. Tiga pidato itu adalah Pidato Kenegaraan, Pidato Nota Keuangan dan RAPBN, dan Pidato Sidang Tahunan. Pidato Kenegaraan berisi tentang hari kemerdekaan, pidato nota keuangan dan RAPBN terkait RUU APBN untuk tahun mendatang, sedangkan pidato sidang adalah …

Jakarta – Status Kepegawaian dari Perangkat Desa menjadi satu bahasan yang seakan terus menghangat, hal ini seiring dengan telah disepakatinya UU No 06 Tahun 2014 sebagai revisi undang-undang  Hak Inisiatip dari DPR. UU No 06 Tahun 2014 atau UU Desa sendiri telah berlaku selama 9 tahun, dan sejauh ini dalam regulasi tersebut belum menyentuh ke akar permasalahan terkait status perangkat …

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, terus memperjuangkan status perangkat desa agar hak-haknya terpenuhi dan sesuai beban kerjanya. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, Gus Halim menilai perangkat desa nantinya bisa jadi ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hal tersebut masih dalam tahap pembahasan yang nanti …