Resmi Berdiri, LKBH PPDI Jabaraya Siapkan Bantuan Hukum Untuk Perangkat Desa

Pangandaran – Pengurus PPDI Propinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi yang berlangsung di Di Ruang Rapat Kantor Desa Babakan, Pangandaran, Sabtu (09/10/2021) kemarin.

Agenda internal bagi pengurus PPDI Jabaraya ini berlangsung mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan dibuka langsung oleh Ketua Umum PPDI Propinsi Jawa Barat, H. RofiK Himayana.

“ Ada sekitar 20-an pengurus yang hadir dalam acara ini,” ujar  Dede Wahyu, Sekretaris PPDI Propinsi Jawa Barat ketika dihubungi media.

“ Secara khusus pembahasan terkait evaluasi kinerja dan rencana kerja organisasi dalam beberapa waktu kedepan menjadi focus pembahasan pada rakor internal ini,” lanjutnya.

Selain itu, program bantuan hukum dari PPDI Jawa Barat yang bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga menjadi satu program yang akan disosialisasikan baik kepada anggota PPDI maupun bagi masyarakat desa yang membutuhkan bantuan secara hukum.

“ Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PPDI Jabaraya ini secara hukum telah memiliki legalitas dengan terbitnya SK dari Kemenhumkam, dan sebagai salah satu badan otonom di PPDI Jabar telah memiliki AD/ART dan susunan kepengurusannya,” tambah Dede Wahyu yang juga salah satu perangkat desa di wilayah Sukajaya, Cimerak Kabupaten Pangandaran.

LKBH PPDI Jabar ini secara khusus bekerja sama dengan DPC Peradi Tasikmalaya dengan tujuannya sebagai sarana edukasi, sarana bantuan hukum bagi perangkat desa, dan masyarakat desa secara umum.

Selain itu, dalam agenda kali ini Pengurus PPDI Propinsi Jawa Barat juga menargetkan untuk memperluas keanggotaan perangkat desa dalam satu wadah PPDI di wilayah Jawa Barat.

“ Agenda terdekat untuk PPDI Propinsi Jawa Barat yaitu, pelantikan untuk kepengurusan PPDI Banjar dan persiapan Musdakab PPDI Subang, semoga dengan sinergi positip dari seluruh elemen di PPDI dapat mensukseskan semua agenda dan program dari PPDI sendiri,” pungkas Dede Wahyu.