Puskominfo – PPDI
Blora – Pengisian jabatan perangkat desa (Perades) di Kabupaten Blora dimungkinkan dilakukan dengan cara tes menggunakan metode computer assisted test (CAT) layaknya ujian calon aparatur sipil negara (CASN).
Perguruan tinggi yang berkompeten atau terakrediasi A akan digandeng dalam tes dengan metode CAT tersebut.
Gagasan penerapan tes dengan metode CAT dalam pengisian perangkat desa itu muncul dalam rapat koordinasi (Rakor) rencana pengisian perades digelar Pemkab Blora, Selasa 19 Oktober 2021.
Menurut rencana pengisian jabatan perangkat desa akan dilakukan akhir tahun 2021 ini, seperti dilansir dari muria.suaramerdeka.com .
Rakor yang dipimpin Bupati H Arief Rohman didampingi Wakil Bupati (Wabup) Tri Yuli Setyowati itu dihadiri kapolres, kajari, ketua DPRD, kodim dan ketua Komisi A DPRD Blora.
Rakor diikuti sekretaris daerah (Sekda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para camat, ketua Praja, dan perwakilan kepala desa se Kabupaten Blora.
‘’Memang beda jika seleksi perades dilakukan dengan sistem CAT. Semuanya bisa langsung dilihat hasil nilainya secara transparan. Maka kita akan mendukung langkah ini, seperti tes CASN yang bulan lalu kita kerjasamakan dengan UNS Solo,” ujar Bupati H Arief Rohman.
Tak hanya sekadar gagasan.
Penggunaan metode CAT dalam seleksi parades mulai disiapkan Pemkab Blora.
‘’Kita akan atur prosesnya nanti dalam juklak juknisnya. Sehingga semuanya sama. Termasuk kemungkinan kerjasama dengan perguruan tinggi yang kredibel untuk seleksi CAT,’’ kata bupati.
Dinas PMD bersama para camat diminta segera memfinalkan jumlah formasi pengisian perades yang akan dilakukan. Sehingga pembahasan tahapan pelaksanaannya bisa segera dilakukan.
‘’Mengingat keterbatasan kemampuan anggaran APBD untuk anggaran penghasilan tetap (siltap) peradesnya, maka akan kita bagi menjadi dua tahap. Tahap pertama diprioritaskan perades yang betul-betul mempunyai fungsi vital. Baru sisanya di tahap kedua,’’ tandas Bupati H Arief Rohman.
Kapolres AKBP Wiraga Dimas Tama yang hadir mengikuti rakor tersebut menekankan saat ini masih ada proses hukum terkait proses pengisian perades yang lalu.
Pihaknya berharap tahapan yang akan datang ini bisa tertib dan kondusif, serta transparan.
‘’Yang kami inginkan Blora tetap kondusif. Sedikit apapun celah kecurangan jangan sampai terjadi. Kami minta hal ini bisa menjadi perhatian Pemkab Blora bersama dinas terkait, sehingga masing-masing kades bisa patuh dalam seluruh tahapan,’’ ujar kapolres.
Kajari Blora Yohanes Avilla Agus Awanto menyatakan kesiapannya untuk mengawal tahapan pengisian perades ini.
Kepala Dinas PMD Blora Hariyanto menjelaskan, jumlah perades di Kabupaten Blora sebanyak 2.775 dan baru terisi 1.742. Sehingga yang masih kosong sebanyak 1.033 posisi.
‘’Ini yang akan kita ajukan pengisiannya. Namun, jika langsung diisi semuanya, terkait anggaran siltapnya menjadi kendala karena kemampuan APBD Kabupaten sedang difokuskan untuk infrastruktur. Sehingga arahan bupati untuk digelar menjadi dua tahap sesuai prioritas,’’ ujarnya.
