Puskominfo – PPDI
BANDUNG – Ratusan Perangkat desa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Barat (Jabar), Jln. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin (6/12/2021) sekira pukul 09.00 WIB, aksi yang diikuti ratusan perangkat desa yang datang dari penjuru pasundan ini bertajuk Silaturahmi Daerah PPDI dengan Gubernur Jawa Barat.
Massa aksi unjuk rasa yang tergabung Dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dalam aksinya memyampaikan tiga tuntutan.
Menurut Ketua PPDI Propinsi Jawa Barat, Rofik Himayana, ketiga tuntutan yang mereka sampaikan yakni permohonan pembinaan / penegasan terhadap pemberhentian perangkat desa non prosedural pasca Pilkades Serentak.
“Pasca Pilkades Serentak, banyak perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa terpilih. Kami mohon jangan sampai tindakan semena-mena ini dilakukan,” ungkapnya.
Tuntutan lainnya, kata Rofik, menyangkut peningkatan tambahan tunjangan aparatur pemerintah desa melalui bantuan keuangan provinsi.
“Selain itu, kami juga memyampaikan tuntutan agar Gubernur Jawa Barat several mendorong segera terbitnya Permendagri tentang Nomor induk aparatur pemerintah desa,” pungkasnya.
Sementara aksi juga sebagai salah satu bukti kepedulian PPDI Jabaraya terhadap kasus-kasus pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedural, sebagai salah satu contoh kasus Aan Karyanto Sekretaris Desa Sabajaya, Karawang.
Meski kasusnya sudah dinyatakan inkrah oleh PTUN, bahkan sampai turun surat dari Menteri Dalam Negeri, tapi nasib baik belum berpihak pada Aan Karyanto yang kehilangan jabatan sebagai bagian dari paska pilkades.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menemui aksi massa PPDI ini dengan merespon positip apa yang menjadi tuntutan PPDI Jawa Barat.
Sebelum Rdiwan Kamil meninggalkan lokasi, terdengar teriakan “presiden, presiden, presiden!” dari peserta Silatda.
