Lho Ada Apa? Perangkat Desa Dan ASN Purbalingga Harus Menguasai Manajemen Konflik

Purbalingga – Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, R. Imam Wahyudi, menerangkan, pentingnya ASN di Kecamatan dan Perangkat Desa di Purbalingga menguasai manajemen konflik.

Dilansir dari lensapurbalingga.com, salah satu hal yang perlu diketahui, kata Imam, adalah mendeteksi dini potensi konflik.

Pendekatan yang bisa dilakukan, lanjutnya adalah mengetahui poin yang berpotensi menjadi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan.

“Setelah reformasi 98 kita termasuk yang ada di Desa jangan sampai terlena bahwa kita berpikiran tidak ada potensi gangguan ancaman keamanan,” katanya pada Senin, 27 Juni 2022, di Gedung Andrawina, Owabong.

Konflik di di suatu daerah juga biasanya terpicu karena perbedaan pilihan pada saat dan setelah kontestasi politik baik Pilkada maupun Pilkades.

Selain, itu diberinya otoritas terhadap desa untuk mengelola sumber-sumber kekayaan desa membuat potensi konflik di pusat merembes sampai ke desa.

“Dulu BPD (Badan Perwakilan Desa) bisa melakukan impeach terhadap Kades dan itu menimbulkan potensi konflik. Pemerintah kemudian mensiasati dengan aturan seperti mengubah nomenklatur BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang membatasi pengawasan BPD,” imbuhnya.

Padahal, kata Imam, pemberian otonomi bagi desa adalah niat baik pemerintah untuk memajukan Indonesia dari desa.

Dia menekankan, pemerintah Desa untuk lebih mencermati definisi otonomi Desa yang berpotensi menimbulkan gejala konflik.

Otonomi Desa yang dimaksud adalah pemerintah Desa tetap harus berkoordinasi komprehensif dengan Pemkab, bukan berjalan sendiri.
 
“Otonomi yang dimaksud adalah Desa diberi keleluasaan mengolah potensi yang dimiliki tanpa mengabaikan koordinasi dengan Pemkab,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Purbalingga, Sadono, mengatakan, pemahaman semacam itu mesti ditanamkan kepada seluruh elemen masyarakat.

Kesbangpol Purbalingga sendiri, melaksanakan kegiatan pelatihan kewaspadaan kepada aparatur yang ada di wilayah Kecamatan dan Desa sebagai upaya pemahaman bagi jajaran ASN.

“Ini adalah salah satu inovasi dari kami dengan melibatkan unsur masyarakat lain untuk pendeteksian dini potensi konflik,” kata Sadono.