Puskominfo – PPDI
Bengkulu-Kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Pusat Persatuan perangkat Desa Indoensia (PP PPDI) yang di laksanakan Wisma Atlit Jakabaring Palembang Sumatra Selatan tanggal 25-27 Novemer 2022.
PPDI Provinsi Bengkulu mengirim Peserta paling lengkap di mana PPDI Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 Kabupaten dan 1 Pengurus Provinsi.
Adapun yang hadir adalah Ketua PPDI Provinsi Bengkulu Ibnu Majah, Amd Kom, Ketua PPDI Bengkulu Utara Basuki Rahmat S,Hut, Ketua PPDI Seluam Herwan Mezi, Ketua PPDI Kepahiang Novita, Ketua PPDi Bengkulu Selatan Yudiansyah, Wakil Ketua PPDI Muko-muko Lilit, mewakili Ketua PPDI Kaur Herdi Yansah, Mewakili Ketua PPDI Lebong Tedi Apriko, Mewakili Ketua PPDI Rejang Lebong Erzan Tedi, Sekretaris 3 PP PPDI Gupron Fuadi S, Pd, Mewakili Pengurus Pusat Hendri yang mana beliau juga dewan Penasehat PPDI Provinsi Bengkulu.
Delegasi dari Provinsi Bengkulu berjumlah 12 Orang 9 Ketua Kabupaten, 1 ketua Provinsi dan 2 Orang Pengurus Pusat.
Ketua PPDI Provinsi Bengkulu Ibnu Majah Amd Kom mengatakan, kami dari Bengkulu ada 12 orang delegasi kami untuk mewakili 14 Ribu perangkat desa yang ada di provinsi Bengkulu mengikuti Rapimnas, Rakernas dan Mukernas di Palembang Sumatra Selatan yang mana kita ketahui acara tersebut di buka oleh Gubernur Sumatra selatan sebagai dewan Pembina PP PPDI Herman Deru, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si. M.Si., MA. Ketua Umum dan Pengurus PPDI Pusat, Ketua PPDI Provinsi dan Kabupaten se Indonesia, Dewan Penasehat dan dewan Pembina PP PPDI dan hadir Dinas PMD Provinsi Sumatra Selatan.
Dalam Acara Rapimans, Rakernas dan Mukernas tersebut ada beberapa hal yang di rekomendaskan oleh peserta yaitu pertama Perbauahn AD/ART sebagai mana di amanahkan atau di rekomendasikan oleh Munas di Jawa timur pada bulan Februari 2022 yang lalu dan juga ada beberapa perubahan nama yaitu dari Persatuan menjadi perkumpulan ini berguna untuk mendaftarkan PPDI ke Menkumham, sebab di menkumham tidak bisa di buat atas nama persatuan.
Walaupun banyak perdebatan dan pertimbangan termasuk saya dari provinsi Bengkulu untuk meninjau ulang Perkumpulan menjadi persatuan namun dalam sidang rapimnas tersebut rata-rata peserta baik dari pusat, provinsi dan kabupaten menginginkan dari persatuan menjadi perkumpulan dan yang lainnya hanya penyempurnaan.
Lebih lanjut Ibnu Majah menyampaikan di provinsi Bengkulu banyak sekali permaslahan yaitu Pemberhentian nonprosuderal setelah Pilkades selesai itu terbanyak di kabupaten Kaur, Lebong dan Kepahiang,.
Ada lagi yang lebih menyakitkan yaitu kawan-kawan kami menang di PTUN tidak di kembalikan ke posisinya, namun dalam diktum putusan jelas untuk mengambalikan posisi tersebut ke posisi semula, termasuk juga saat ini terjadi roling jabatan di Kabupaten Bengkulu Utara dan SP kepada perangkat kami yang kami nilai banyak tidak mendasar ini kami sampaikan semuanya biar hasil dari Rapimnas, Rakernas dan Mukernas ini ada suatu rekpmendasi yang baik untuk parades kami teruatama provinsi Bengkulu.
Dalam rapat Mukernas yang di pimpin oleh Ketua Umum PPDI Tahril S.Pd mendapat rekomendasi yaitu pertama semua bidang yang ada di Pengurus pusat membuat suatu kegiatan, kegiatan ini tertuang dalam Program PPDI pimpinan Tahril, dan dalam Mukernas juga ada pergantian pengurus yaitu Sekjen yang awal mula Mesran/Agi dari Sumatra Utara di ganti oleh Sujoko dari Jawa Timur.
Dalam arahannya ketua Umum Tahril mengatakan ada beberapa program Visi dan misi yang di buatnya akan di jalankan, yaitu tahun pertama anggota PPDI se Indonesia akan di beri KTA Gratis dengan catatan semua database anggota PPDI wajib selesai semua se Indonesia, di nanti di lanjutkan tahun berikutnya yaitu Batik Gratis, Sekretariat PPDI Provinsi dan Kabupaten se indoneia termasuk juga mobil Operasional PPDI secara bertahap.
Karena masa jabatan saya adalah 5 tahun kita akan bertahap ujarnya. Saat ini kita akan fokus isu nasional seperti NIPD dan Status Perangkat Desa, kita akan mengadakan Siltnas pada tahun 2023 nanti, semua PPDI se Indonesia kita akan sama-sama ke Jakarta mengadakan Siltnas untuk menuntut Status dan NIPD kita.
Ketua PPDI Seluma Herwan Mezi menyampaikan, kami dari Bengkulu tidak banyak yang kami sampaikan pertama Janji Ketua Umum harus di penuhi terutama KTA Grtais dan Tidak ada iuran, Mobil Operasional dan Kantor PPDI di biayai oleh PP PPDI termasuk Batik Grtais, karena saat ini pak Tahril sudah hampir 1 Tahun menjabat sebagai ketua umum belum ada satupun realisasi program beliau, kami juga dari Bengkulu untuk isu nasional adalah status perangkat desa wajib PNS itu harga mati tidak bisa di tawar-tawar, kami siap mengerahkan masa ke Jakarta untuk mengikuti silatnas, kapan perlu 14 Ribu se Provinsi Bengkulu hadir semuanya, termasuk juga Ketua Umum apa bila ada permasalahan di daerah Ketua Umum dan pengurus PP PPDI cepat tanggap jangan ketinggalan baik isu nasional maupun isu daerah ujarnya.
Dalam acara penutupan yang di hadiri langsung Oleh Menteri Pertahanan (MENHAN) H. Prabowo Subianto, Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Anggota DPR RI, Wakil Ketua DPRD Sumatra Selatan, OPD Sumatra Selatan.
Acara di tutup langsung oleh H Prabowo, dalam sambutannya, Kita siap berkolobrasi dengan PPDI membangun bangsa dan Negara demi kesejahteraan Rakyat Indonesia, apa lagi PPDI organisasi perangkat Desa yang besentuhan langsung dengan masyarakat Desa ini sangat penting peran serta PPDI, ke depan kita tetap berkolobarasi dengan baik bersama kami dengan PPDI demi kepentingan Nasional, mari kita sama-sama membangun bangsa ini dengan baik dan seksama. (BKL)
