Puskominfo – PPDI
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta para kepala desa (kades) harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.
“Kepala desa harus menjadi katalisator agar di tahun politik di desa tidak terjadi keributan, fitnah, dan saling menjatuhkan; sehingga kades harus bisa menjaga ketentraman,” kata Yandri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Yandri mengatakan hal itu dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (3/12).
Dilansir dari dinamikasultra.com, Yandri mengingatkan Indonesia memasuki tahun politik di 2023, sehingga diperkirakan tensi politik akan meningkat. Menurut dia, untuk mengantisipasi naiknya tensi politik, kepala desa harus bisa menjaga keadaan kondusif karena bisa rentan muncul persoalan.
“Di tahun politik, kades akan didatangi para politisi maupun calon politisi. Kondisi itu rentan dengan berbagai masalah. Untuk itu, diharapkan para kepala desa mampu menjaga mandat dirinya sebagai pimpinan di desa,” jelasnya.
Selain itu, Yandri juga menilai kades sebagai “ujung tombak” pemerintahan juga harus mampu mengawal jalannya pembangunan agar bisa mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.
Oleh karena itu, dia meminta para kades memberikan data-data pembangunan yang benar, seperti data kemiskinan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
“Apabila data yang disampaikan benar, maka kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah tidak salah,” katanya.
Dia mengatakan perlu ada kejujuran dari para kepala desa karena semua data yang dibutuhkan di Indonesia, berada di desa-desa.
Yandri berharap para kepala desa benar-benar paham tentang pendataan kemiskinan, indeks pembangunan manusia, perekonomian, dan lain-lain.
“Saya berharap kepala desa di Serang tidak hanya menjaga pembangunan yang sudah ada namun ikut bersama dengan bupati untuk melakukan pembangunan,” kata Yandri.
Dia mengungkapkan pembangunan di Kabupaten Serang sudah berjalan pada jalur yang benar karena wilayah tersebut terlihat semakin perkembangan.
Yandri mencontohkan Provinsi Banten akan memiliki asrama haji, sehingga calon jamaah haji asal provinsi tersebut tidak perlu ke Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta.
“Pembangunan tower pertama sudah hampir selesai dan tahun depan akan dilanjutkan dengan pembangunan tower berikutnya. Kamar-kamar yang ada setara dengan kamar di hotel berbintang,” ujarnya.
Dia berharap pembangunan asrama haji di Kota Tangerang itu bisa disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang.
