Yogjakarta – Peluang bagi perangkat desa di seluruh wilayah Indonesia agar bisa lancar meraih gelar Sarjana.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar telah membentuk program Recognition of Prior Learning atau Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) yaitu program yang memfasilitasi aparatur desa menempuh pendidikan tinggi.
Rabu (4/1) Menteri Desa mengevaluasi program Recognition of Prior Learning atau Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa).
Evaluasi dilakukan agar ribuan perangkat desa yang mengikuti program RPL Desa dapat diwisuda secara cepat dan lancar tanpa kendala apapun dengan kualifikasi yang tidak kalah dengan S1 reguler lainnya.
“RPL Desa sudah satu tahun berjalan, kita ingin melihat selama dua semester ini bagaimana semangat kuliahnya dan kemudian apakah bisa 100 persen lulus, kalau tidak bisa bagaimana solusinya. Ini mumpung di pertengahan perjalanan,” kata Menteri yang akrap disapa Gus Halim di BBPPMD Yogyakarta.
Gus Halim berharap evaluasi itu juga melibatkan pihak UNY, Unesa dan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah untuk menginventarisir berbagai solusi apabila ada masalah atau kendala.
Tidak hanya itu, Gus Halim juga meminta Kepala BPSDM bersama perguruan tinggi membentuk tim kendali mutu. Tujuannya untuk menjamin kualifikasi ribuan lulusan program RPL Desa tersebut.
“Itulah makanya saya mohon dengan sangat dari jajaran perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan, juga dari kami Kemendes PDTT, agar sinergisitas ini bisa menghasilkan hal-hal yang sangat positif,” imbuh Gus Halim.
Saat ini setidaknya 1076 aparatur desa asal Bojonegoro yang sedang kuliah melalui jalur program RPL Desa di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Nageri Surabaya (Unesa). Bila berjalan lancar mereka akan di wisuda pada 17 September 2023.
Gus Halim berujar ribuan mahasiswa program RPL Desa angkatan pertama tersebut selain dapat meningkatkan SDM aparatur desa juga akan menjadi percontohan bagi kepala daerah dan perguruan tinggi lainnya.
“Oleh karena itu, dari pra evaluasi ini nanti ada tindak lanjut bersama pemerintah daerah yang lain dan perguruan tinggi yang lain di bawah Pertides,” pungkas Gus Halim.
Sekedar informasi, turut hadir dalam rapat pra evaluasi yakni Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah; Guru Besar FH UGM, Nurhasan Ismail; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNY, Siswantoyo; Wakil Dekan UGM, Mailinda Eka Yuniza; Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, Tanda Setiya.
Selanjutnya Dosen Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Mohammad Mahsun; Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Junaedi; Agus Sudrikamto, Koordinator RPL Unesa, Bachtiar S. Bachri; Dosen FH UGM, Mahaarum Kusuma Pertiwi dan Dwi Haryati; Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Sentot Sudirman; dan Guru Besar Fak Geografi UGM, Prof. Suratman.