Puskominfo – PPDI
PANGANDARAN – Menuntut status dan kedudukan disetarakan dengan aparatur sipil negara (ASN), ratusan perangkat desa di Kabupaten Pangandaran akan berangkat ke Gedung DPR RI dan Istana Negara di Jakarta.
Dilansir dari jabar.tribunnews.com, Plt Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran, Bustanul Arifin mengatakan, kegiatan aksi ini diselenggarakan oleh PPDI pusat.
“Namun, kami seluruh anggota diwajibkan untuk ikut serta. Dan ada 2 tuntutan yang akan disampaikan,” ujar Bustanul dihubungi Tribunjabar.id melalui WhatsApp, Jum’at (13/1/2023) sore.
Tuntutannya, yang pertama terkait dengan status perangkat desa dan kedua terkait penghasilan tetap (Siltap) yang setara golongan 2A.
Siltap setara golongan 2A, pihaknya menginginkan ada yang mengatur soal jenjang karir.
“Minimal, yang baru bekerja setara golongan 2A. Terus, dihitung dengan lama bekerja. Seperti di PNS, kan ada tingkatan-tingkatannya.”
“Di Desa juga pinginnya gitu, sama. Ini kan, setara 2 A itu minimal dan pinginnya yang sudah lama bekerja itu dimaksimalkan,” katanya.
Kalau sekarang, kata Ia, honor Siltap perangkat Desa yang baru masuk dengan yang mau pensiun, itu sama saja.
Sementara, tuntutan yang paling pertama yakni tentang kejelasan status para perangkat desa.
“Kita, inginnya dimasukkan dengan setara ASN. ASN, kan ada PNS dan bisa juga masuk di PPPK. Pokoknya, yang penting setara dengan ASN,” ucap Bustanul.
Perangkat Desa minta disetarakan dengan ASN, karena sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia.
Sekarang sudah masuk silaturahmi nasional (Silatnas) ketiga, dulu Silatnas pertama tuntunannya ingin menjadi PNS. Sedangkan tuntutan Silatnas kedua, penghasilan atau honor setara dengan golongan 2A.
Silatnas ketiga, yang akan dilaksanakan tanggal 25 Januari 2023 tuntutannya perangkat desa ingin masuk di ASN.
“Rencana, kita akan berangkat tanggal 24 Januari 2023 sore. Dari Kabupaten Pangandaran akan memberangkatkan 12 bus,” katanya.
Menurutnya, yang akan berangkat ke Jakarta itu perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Pangandaran.
“Kalau ditotal total, perwakilan perangkat Desa ada sekitar 700 orang termasuk pengurus PPDI Kabupaten Pangandaran,” kata Bustanul.
Sesuai dengan pimpinan pusat, pihaknya berharap tuntutan yang disampaikan bisa terealisasi seutuhnya.
“Ya, mudah-mudahan sesuai harapan kita,” ucapnya.
