Puskominfo – PPDI
Pesisir Barat – Puluhan Peratin (Kepala Desa) perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Barat (Pesibar) datangi kantor DPRD setempat untuk mengadukan nasib mereka yang belum mendapatkan gaji sejak enam bulan belakangan.
Dilansir dari rumahberita.co.id, Ketua Apdesi Pesibar, Mustafiri mengungkapkan, tujuan mereka datang ke kantor DPRD setempat minta solusi supaya gaji perangkat desa bisa segera dibayarkan.
”Sudah enam bulan kami (Kepala Desa) dan perangkat desa di Pesibar belum gajian,” ungkapnya. Jumat. (7/4/23).
Mustafiri melanjutkan, pihaknya sudah berulangkali berkoordinasi dengan Pemkab setempat mempertanyakan kapan gaji mereka akan dibayarkan. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan gaji dan insentif aparatur desa tersebut akan dibayarkan, karena gaji mereka sudah tertunda sejak Oktober tahun lalu.
Padahal, Sebelumnya Sekretaris daerah setempat berjanji gaji aparatur pekon akan dibayar pada bulan Maret 2023. Namun sampai pertengahan April belum juga ada kejelasan.
“Kami sudah berulang kali berkoordinasi, namun sampai sekarang belum jelas kapan gaji kami akan dibayar, ” imbuhnya.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesibar, Agus Rikardo mengatakan, gaji aparatur desa yang belum dibayarkan itu bukan hanya pada tahun 2023 saja. Bahkan, sejak Oktober 2022 lalu gaji aparatur desa di Pesibar belum dibayarkan.
“Gaji kami aparat pekon dari bulan Oktober tahun 2022 hingga April tahun 2023 belum dibayarkan oleh Pemda,” ucapnya
Agus melanjutkan Selaku ketua PPDI dirinya merasa memiliki beban moral kepada rekan seprofesinya. Lantaran dirinya sering menjadi tempat rekan aparatur desa bertanya kapan gaji mereka akan dibayarkan. Terlebih tidak lama lagi akan memasuki hari raya Idul Fitri yang tentunya kebutuhan akan meningkat.
Dirinya menegaskan, jika belum juga ada kejelasan dari dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesibar kapan gaji mereka akan dibayarkan. Pihaknya akan menggelar aksi damai di kompleks perkantoran Pemkab Pesibar.
Menanggapi curhatan para Kepala Pekon dan Aparatur Pekon, Wakil Ketua I DPRD Pesibar, Rifzon Efendi sangat menyayangkan tertundanya gaji aparatur desa tersebut. Kedepan pihaknya akan memanggil Dinas PMP, BPKAD serta Sekretaris daerah.
“Nanti kita akan minta penjelasan dari Pemkab apa alasan gaji aparat desa itu tidak dibayar,” jelasnya.
“Hari ini belum bisa kita simpulkan karena dari pihak Pemerintah Kabupaten belum ada yang dihadirkan untuk dimintai keterangan,” tutup politisi PDI-P ini.
