Puskominfo – PPDI
Wonosobo – Ratusan perangkat desa se-Jateng menghadiri harlah ke-17 dan pelantikan Persatuan Perangkat Desa se-Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah di Alun-alun Wonosobo, Selasa (20/6/2023).
Ketua PPDI Jateng dijabat Heri Purnomo yang merupakan Kadus Grenjeng, Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Ia memimpin PPDI Jawa Tengah masa bakti 2023 – 2028.
“Tentu kita sebagai masyarakat patut berbangga mengingat salah satu SDM terbaik Wonosobo terpilih sebagai Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah,” terang Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat dalam sambutannya. Afif mengucapkan selamat bertugas kepada kepengurusan yang dilantik dan berharap bisa menjalankan kepengurusan dengan penuh dengan tanggung jawab.
“Perangkatnya ada di sini, kadesnya ada di sini. Tolong kades dan perangkat di Jawa Tengah harus kompak, harus bersatu. Jangan indhik-indhikan (saling mengintip), jangan meri-merinan (saling iri),” kata Ganjar, saat memberikan sambutan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara tersebut meminta perangkat desa dan kepala desa di Jawa Tengah, agar kompak membangun desa dan daerahnya. Termasuk, dalam penggunaan anggaran desa dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ganjar menjelaskan, kekompakan perangkat desa dan kepala desa menjadi sangat penting untuk pembangunan di level desa. Sebab, apabila di antara keduanya tidak kompak, pasti akan terjadi masalah, sehingga tugas utama dalam mengurus dan melayani masyarakat terabaikan. Untungnya, kekompakan itu di Jawa Tengah sudah terjalin dengan baik.
“Kalau antara perangkat desa dengan kades semua kompak, dengan masyarakatnya juga bagus, insyaallah pembangunan di level desa ini juga cepat. Kalau tidak kompak antara kades dengan perangkat, biasanya jadi masalah. Kita jadi ngurusi perangkat sama kadesnya daripada ngurusi masyarakat. Alhamdulillah sekarang perangkat dengan kadesnya banyak yang kompak, maka punya PR tugas utama ngurusi rakyat. Ini yang kami mau,” jelas gubernur.
Ganjar mengingatkan kepada perangkat desa dan kepala desa, agar melayani masyarakat dengan baik. Sebab, cukup banyak bantuan keuangan yang diberikan ke desa, sehingga harus dikelola dan digunakan sebaik mungkin. Selama 2022 lalu, Ganjar memberikan bantuan keuangan senilai Rp1,6 triliun untuk seluruh desa di Jawa Tengah. Jumlah itu bertambah menjadi Rp1,7 triliun pada 2023.
“Dalam dua tahun ini, ada Rp1,6 triliun (tahun 2022) dan naik menjadi Rp1,7 triliun (tahun 2023). Maka kami minta betul-betul agar ini bisa dikelola dengan baik. Jangan ada pungli, jangan ada korupsi,” ungkapnya.
Ditambahkan, kekompakan itu juga dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai program percepatan, yang sedang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Ganjar, ada dua program yang hari ini harus diselesaikan bersama-sama. Pertama, penurunan angka kemiskinan ekstrem. Kedua, penurunan angka stunting.
“Dua ini kita kerjakan betul dan hari ini masih proses. Maka, teman-teman perangkat desa menjadi sangat penting, karena mereka menjadi orang yang sangat tahu, juga data yang ada di masyarakat. Berapa penyandang disabilitasnya, berapa kandungan bermasalah untuk ibu yang hamil, berapa masyarakat yang belum punya jamban, dan seterusnya,” kata Ganjar.
Gubernur dua periode itu menambahkan, perangkat dan kepala desa menjadi orang yang paling tahu kondisi masyarakatnya. Kontribusi mereka sangat dibutuhkan untuk mengelola di tempat masing-masing . Dengan begitu, efektivitas penggunaan dana desa bagus, dan cara eksekusi anggaran juga bagus. Di beberapa desa, anggaran yang digelontorkan itu dieksekusi dengan model-model padat karya, agar banyak orang bekerja.
“Maka, kalau keluarga miskin bisa ikut bekerja, pendapatannya meningkat. Itu salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengurangi kemiskinan. Terbayangkan kalau dana desanya ada, bantuan dari kabupaten ada, dari provinsi ada, dari pusat ada, lalu dikelola semuanya. Wah, itu masyarakat wabil khusus yang miskin, akan terentaskan,” katanya.
Terakhir, Ganjar berharap kepada pengurus PPDI Provinsi Jawa Tengah, supaya segera membuat program. Dua prioritas di atas agar diperhatikan. Kemudian, digitalisasi desa juga segera dilakukan, agar layanan masyarakat bisa semakin lebih baik.
“Sehingga, kalaulah kemudian kawan-kawan perangkat ini punya kegiatan banyak, masyarakat terlayani dengan banyak aplikasi,” pungkasnya.
