Puskominfo – PPDI
Kendal –PPDI Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mengancam gelar demo besar-besaran pada awal bulan Oktober 2023, meski sudah ada titik terang terkait dengan tuntutan Perangkat Desa.
Muhlisin salah satu Pengurus PPDI Kendal menyampaikan bahwa aksi ini digelar sebagai upaya untuk menuntut kenaikan penghasilan tetap dan adanya gaji ke-13 bagi perangkat desa.
“ Untuk Surat pemberitahuan aksi ini sedang kami komunikasikan dengan pihak Kepolisian, sambil menunggu perkembangan setelah audensi kemarin,” ujar Gus Muh,sapaan akrab pria satu ini.
“ Aksi ini sendiri akan terkonsentrasi di DPRD dan Kantor Bupati Kendal, dengan kekuatan 1000 sampai dengan 3500 orang Perangkat Desa anggota PPDI,” tambahnya.
Sementara itu, menindak lanjuti dari adanya rencana aksi ini, Pemkab Kendal yang diwakili Sekretaris Daerah dan OPD melakukan audiensi dengan PPDI Kendal, Forsekdesi dan Paguyuban Kades Bahurekso.
Audensi yang dilaksanakan pada Kamis (21/09) di Ruang Rapat Ngesti Widhi Setda Kendal tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya ;
1. Bahwa gaji 13 akan dialokasikan dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sesuai Perbup Kendal No 23 Tahun 2023 tentang penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
2. Surat Setda terkait gaji 13 yang sudah beredar secepatnya akan diralat/revisi disesuaikan dengan hasil audiensi.
3. Gaji 13 akan diwajibkan dianggarkan pada saat APBDES penetapan sehingga secara otomatis bisa direalisasikan setiap tahunnya.
4. Terkait kenaikan siltap secepatnya akan di buat raperbup tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan me-riview perbub sebelumnya utk dijadikan 1 perbup.
5. Pembahasan rancangan perbup penghasilan kepala desa dan perangkat desa akan melibatkan PPDI dan elemen organisasi desa lainya.
Mensikapi rencana aksi besar-besaran yang sudah direncanakan setelah adanya audensi ini, PPDI Kendal masih akan melihat perkembangannya dalam beberapa hari kedepan.
“ Pada prinsipnya PPDI Kendal akan tetap siagajika sewaktu-waktu dibutuhkan,” pungkas Gus Muh.
