Puskominfo – PPDI
Jakarta – Tahapan Pemilihan Umum 2024 telah masuk dalam tahapan kampanye, selain itu KPU juga membuka pendaftaran bagi calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Dengan honor Rp. 1,1 juta – Rp. 1,2 juta tentu menarik bagi beberapa kalangan untuk menjadi petugas KPPS dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan bahwa ASN boleh menjadi petugas ad hoc. Bahkan, perangkat desa, guru honorer hingga pendamping program keluarga harapan (PKH) dapat menjadi petugas ad hoc pemilu.
“Nah menurut UU ASN, PNS dan juga peraturan pemerintah manajemen PNS, itu juga ditentukan kalau ada PNS yang menjadi komisioner, menjadi hakim, apapun jenis hakimnya itu diperbolehkan, dengan mekanismenya mengajukan pemberhentian sementara,” kata Hasyim kepada wartawan, beberapa waktu yang lalu.
“Dan konsekuensinya kan, kemudian kenaikan pangkatnya kan karena diberhentikan sementara kan, tidak bisa naik pangkat dan seterusnya-dan seterusnya. Kira-kira begitu,” sambungnya.
Hasyim menambahkan jika ada perangkat desa menjadi bagian tim ad hoc, maka tidak perlu mengajukan pemberhentian sementara. Menurutnya, ad hoc pemilu dan perangkat desa memiliki tugas yang sama, ialah melayani masyarakat.
“Setahu saya tidak harus mundur ya, karena untuk bekerja di wilayah ruang lingkup desa. Ketika ada perangkat dan seterusnya menjadi anggota PPS, menjadi anggota KPU, itu kan bagian dari layanan, melayani pemilih,” tuturnya.
Pendaftaran untuk calon petugas KPPS telah dimulai sejak tanggal 11 Desember 2023. KPPS terdiri dari 7 anggota, yaitu satu orang ketua KPPS sekaligus merangkap sebagai anggota dan enam orang anggota KPPS.
Aturan yang mengatur terkait jumlah anggota KPPS tercantum dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Ketujuh anggota KPPS tersebut tidak serta-merta dipilih, melainkan telah melalui proses seleksi selama masa pendaftaran.
Bagaimana rekan perangkat desa? Tertarik mendapatkan tambahan penghasilan jutaan rupiah di bulan februari 2024 besok?
