Puskominfo – PPDI
TENGGARONG – Perangkat Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin nyaman dalam melakukan aktivitas dalam profesi sebagai pamong masyarakat, hal ini seiring dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan BPJS Ketenagakerjaan di Samarinda, Sabtu (24/2).
Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan, PKS ini sebagai wujud kepedulian Pemkab Kukar melalui DPMD untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kades, perangkat desa, BPD, pengurus RT yang termasuk ketua, sekretaris, dan bendahara.
“Jumlah peserta yang dilindungi dan dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan 12.459 orang,” katanya, Rabu (6/3) seperti yang dilansir dari media JawaPos.
Rianto menyebutkan, program yang diikuti untuk kades dan perangkat desa ada empat. Yaitu, jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan pensiun (JP), dan jaminan hari tua (JHT).
“Dan untuk BPD dan RT diikutkan dua program yaitu JKM dan JKK,” sebutnya.
Dia berharap dengan adanya PKS bersama BPJS Ketenagakerjaan ini semua penyelenggara pelayanan masyarakat di tingkat desa bisa termotivasi terus meningkatkan kinerjanya, karena hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sudah dipenuhi oleh pemkab, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaannya.
“Manfaat dari program ini jika ada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kita jamin tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau saat bertugas mengalami hal-hal yang dilindungi dan dijamin oleh program tersebut, dapat diberikan hak-haknya sesuai yang diatur oleh ketentuan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Arianto.
