Puskominfo – PPDI
“Bengkalis ini ada 95 desa yang berakhir masa jabatannya bulan Agustus tahun 2023, Indragiri Hilir berakhir masa tugasnya ada 58 desa bulan Oktober, Pelalawan belum ada laporan, Rokan Hulu masa berakhirnya pada tahun 2023 ini. Lalu, bulan Februari ada 61 desa, bulan Juni ada 7 desa, dan bulan September ada 1 desa,” jelasnya.
Kemudian, dia mempertanyakan kepada Kabupaten Rokan Hilir, yang mana masa berakhir kepala desanya sudah berakhir sejak tahun 2022. Namun, hingga saat ini belum ada melakukan Pilkades.
“Rokan Hilir masa berakhirnya sudah lama pada tahun 2022 tapi sampai saat ini belum ada dilaksanakan Pilkades, ada apa?. Kemudian, bulan Desember tahun ini ada 96 Desa lagi di Rohil,” ucapnya.
Syamsuar menerangkan, bahwa pada tahun 2023 ini di Kabupaten Siak tercatat ada 32 jabatan kepala desa yang akan habis masa jabatannya. Kemudian, di Kabupaten Kuansing, pada bulan Maret ada 44 jabatan kepala desa.
Selanjutnya, di Kabupaten Kepulauan Meranti ada 19 jabatan kepala desa yang habis pada bulan Desember. Lalu, untuk di Kabupaten Kampar terdapat 65 jabatan kepala desa yang akan habis masa jabatannya di bulan Desember 2023.
Dengan begitu, Syamsuar berpesan untuk masing-masing kepala daerah agar segera melakukan Pilkades pada tahun ini.
“Tolong ini menjadi perhatian, kepada bupati-bupati. Agar menurut saya tidak ada masalah apabila dilaksanakan Pilkades pada tahun ini,” teranganya.
Dijelaskan, apabila pemilihan kepala desa (Pilkades) ini ditunda sama saja seperti mematikan Demokrasi. Karena jika diundurkan tahun ini berarti ada Kades yang 2 tahun lebih merasakan menjadi Penjabat (PJ).
“Ini tugasnya tidak maksimal karena menurut saya seharusnya dari segi anggaran sudah tersedia. Kalau Pemda tidak menganggarkan mereka sudah siap menganggarkan di masing-masing desa jadi tidak ada alasan lagi ditunda. Jika masih ditunda artinya sama ini dengan mematikan demokrasi,” pungkasnya.*
