Kupang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) bagi 40 perangkat desa dari empat kabupaten di wilayah tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di tingkat desa. Japarmen Manalu, Kepala OJK NTT, menjelaskan bahwa program ToT tersebut melibatkan perangkat desa dari Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai …

Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa serta pelayanan publik. Bimtek yang berlangsung di Negeri Baru Resort, Kalianda, dibuka pada Rabu (26/6/2024) oleh Anton Carmana, S.E., Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemkab …

Penajam – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berkomitmen meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pemerintahannya melalui penerapan sistem E-Office. Pejabat Bupati PPU, Makmur Marbun, menyatakan bahwa seluruh proses administrasi di tingkat kabupaten kini telah sepenuhnya beralih ke sistem E-Office, tanpa terkecuali. “Semua sudah beralih. Tidak ada satu pun tanda tangan saya yang tidak melalui E-Office,” kata Makmur Marbun dengan …

PANGANDARAN – Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Lahir (Harlah) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang ke-18, tim sepak bola dan bulu tangkis dari PPDI Kabupaten Pangandaran siap bertarung dalam turnamen tingkat Provinsi Jawa Barat. Acara ini akan berlangsung pada tanggal 5-6 Juli di Kabupaten Tasikmalaya. Ketua PPDI Kabupaten Pangandaran, Dede Wahyudi, mengungkapkan bahwa persiapan tim telah dilakukan secara intensif. “Kami …

PROBOLINGGO – Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, tanggung jawab pengangkatan perangkat desa kini berada di tangan Bupati. Dengan perubahan ini, perangkat desa memiliki peluang untuk diangkat menjadi pegawai honorer atau bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, menjelaskan bahwa meskipun undang-undang baru telah mengatur proses pengangkatan perangkat desa oleh Bupati, …

BENGKALIS – Pada Selasa, 25 Juni 2024, Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Santoso, menerima audiensi dari Ketua dan Pengurus Provinsi Riau Persatuan Perangkat Desa Indonesia (Pengprov-Riau PPDI). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Bengkalis. Ketua Pengprov-Riau PPDI, Nina H Sihaan, bersama Sekretaris Erwanto dan Bendahara Sabraen, menyampaikan tujuan kunjungan ini adalah untuk memohon dukungan dalam pembentukan …

Nusa Tenggara Barat (NTB) – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk menegakkan disiplin dan melakukan penertiban aturan dalam organisasi. Keputusan ini diambil dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang diadakan di Lesehan Ujung Landasan, Gerung, Lombok Barat, pada Sabtu, 22 Juni 2024. Ketua PPDI NTB, Wiro Hamdani, S.IP., menyampaikan hal tersebut pasca pertemuan. Rapimda kali …

JAKARTA – Dengan disahkannya perubahan dari UU No 6/2014 menjadi UU No 3/2024 tentang Desa, harapan besar muncul untuk mewujudkan desa-desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pengawasan terhadap UU Desa No 3/2024 di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/6), menyatakan bahwa desa seharusnya …

Semarang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa mulai tahun 2024, Dana Desa akan difokuskan pada pengembangan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Kebijakan ini ditetapkan setelah BUMDesa diakui dalam Pasal 14 UU No 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Abdul Halim Iskandar, yang biasa disapa Gus Halim, mengungkapkan bahwa perubahan ini …

JAKARTA – Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nuryakin, mengajak pemerintah desa di wilayahnya untuk bekerja sama dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan pemerintah pusat adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang disarankan oleh Nuryakin adalah melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (Rakornas) yang diadakan oleh …