Belum Laksanakan Kesepakatan Dengan Irjen Kemendagri, Aliansi Perangkat Desa Tuntut Bupati Lampung Timur Mundur

Lampung Timur – Massa Aliansi Perangkat Pemerintah Desa Bersatu Kabupaten Lampung Timur memulai aksi damainya di lapangan depan kantor Bupati Lampung Timur, sekitar pukul 10.25 WIB, Senin (21/11/2022).

Pantauan Tribun Lampung, sekitar 100 orang massa aksi yang mengaku gabungan dari perangkat desa, linmas dan RT, berdiri di halaman tersebut.

Dilansir dari tribunnews.com, terlihat beberapa spanduk yang dibawa oleh massa aksi. Terlihat juga spanduk yang bertuliskan ‘AAPD Mundur saja pak bupati kami tidak butuh janji yang kau ingkari’.

Orator aksi damai, Ibrahim menyampaikan aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi dari para perangkat desa, linmas, RT dan lainnya. Ia juga menyampaikan tuntutan aksi damai tersebut.

“Tuntutan Aparatur Pemerintahan Desa Bersatu Kabupaten Lampung Timur, pertama agar bapak Bupati Lampung Timur melaksanakan Peraturan Bupati Lampung Timur No. 02 Th 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ADD) Tahun 2022,” teriaknya dalam aksi.

“Lalu, kami menolak revisi peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022, ketiga, segera bayarkan insintif Lembaga BPD, RT, Linmas, LPM, dan Operator Desa 8 bulan secara penuh,” sambungnya.

“Segera dibayarkannya kewajiban SILTAP bulan oktober 2022 sesuai kesepakatan bersama antara bupati Lampung Timur dan Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negeri serta yang terakhir, Segera dikeluarkan No Induk perangkat desa (NIPD),” paparnya.

Selain itu, ia meminta bupati untuk menemui pihak aksi damai tersebut.

“Kami meminta bupati untuk menemui kami semua disini, karena kami kesini ingin meminta hak kami yang belum terbayarkan,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Perangkat Pemerintah Desa Bersatu Kabupaten Lampung Timur menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Lampung Timur, Senin (21/11/2022).

Diketahui, sesuai dengan surat pemberitahuan aksi damai oleh Aliansi Perangkat Pemerintah Desa Bersatu, demonstrasi tersebut terkait Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa.

Adapun yang menjadi tuntutan yakni Pembayaran Siltap aparatur Pemerintah Desa dan insentif lembaga BPD, RT, Linmas, LPM dan Operator Desa.

Tampak puluhan aparat pengamanan terjaga di depan halaman Kantor Bupati Lampung Timur. Terlihat aparat yang berbaris untuk mengamankan aksi tersebut, terdiri dari Polri, TNI dan Polisi Pamong Praja (Pol-PP).

Selain itu, dua mobil baracuda dan satu mobil Polisi Polres Lampung Timur terparkir di depan kantor Bupati Lampung Timur.

About admin

Check Also

Fokus Pada Status Kepegawaian Perangkat Desa, PPDI Bengkulu Siap Hadiri Rapimnas Di Boyolali

Bengkulu – Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu menyatakan kesiapan mereka untuk berpartisipasi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *