Puskominfo – PPDI
GARUT – Dalam upaya memperbaiki manajemen keuangan desa, pemerintah desa kini diharapkan mengikuti pedoman dari pemerintah daerah dan pusat, yaitu melalui pembayaran non-tunai. Hal ini menuntut perangkat desa untuk memahami berbagai regulasi administrasi yang berlaku saat ini. Untuk mendukung profesionalisme dan kualitas SDM perangkat desa, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) menjadi salah satu solusi efektif.
Bimtek yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut berlangsung dengan suasana ceria dan santai. Uniknya, peserta mengenakan pakaian layaknya kontingen Olimpiade Paris 2024, yang menambah semangat menjelang perayaan HUT RI ke-79.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris DPMD Garut, Erwin Nugraha, S.Sos., M.Si., yang bertempat di Aula Bank Jabar Garut. Dalam sambutannya, Erwin Nugraha menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang baru-baru ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mengubah beberapa pasal, termasuk yang terkait dengan keuangan desa.
“Perlu adanya penyesuaian regulasi dan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa agar asas pengelolaan dapat tercapai dan SDM sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.
Salah satu narasumber, Ira Hayatunnisma, S.E., MM., Kasubdit Fasilitasi Keuangan Desa dari Kemendagri, menambahkan bahwa penyesuaian regulasi antara undang-undang lama dan yang baru harus segera dilakukan.
“Ada 17 pasal yang mengalami perubahan, termasuk yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa,” jelasnya.
Ira juga menjelaskan mengenai Siskeudes Link yang dikembangkan Kemendagri. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah manajemen keuangan desa secara real-time, menjaga keamanan, meningkatkan pengelolaan keuangan, tertib pajak, dan mengurangi inflasi. Ia memberikan informasi bahwa pada tahun 2025, dana desa akan tetap sebesar 71 triliun rupiah, namun BLT Dana Desa akan dihapuskan.(MiftahDoel-PuskominfoGarut)
