Puskominfo – PPDI
Kendal – Reaksi keras muncul dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kendal, karena belum cairnya penghasilan tetap yang menjadi hak mereka selama 5 bulan terakhir ini. Hal ini terlihat dari rencana menggelar aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada Senin (10/05/20210, pekan depan.
Aksi ini direncanakan akan diikuti sebanyak 200 orang Perangkat Desa perwakilan dari 266 Desa yang ada di Kabupaten Kendal.
Melalui Surat Permohonan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum yang diterbitkan PPDI Kabupaten Kendal dengan no 02/SK-PPDI/KDL/V/2021, Perangkat Desa Kabupaten Kendal yang tergabung dalam PPDI bermaksud menyampaikan aspirasi terkait dengan keterlambatan pembayaran penghasilan tetap yang telah berjalan salama 5 bulan terakhir ini.
“ Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, tentunya banyak kebutuhan mendesak yang harus segera terpenuhi,” ujar Muh. Mahfud, salah satu pengurus PPDI Kendal ketika dihubungi melalui sambungan seluler.
Belum cairnya penghasilan tetap ini berimbas juga dalam penggunaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, karena tagihan bulanan yang belum terbayar tentu Perangkat Desa yang akan menggunakan fasilitas ini hamper 3 bulan belum dapat memanfaatkannya.
“ Kami rencanakan rute yang akan dilalui pada aksi nanti start dari Terminal Pasar Kendal menuju ke Kantor Dinas Bupati,” lanjutnya.
Mensikapi dengan adanya protokol kesehatan ketat yang sekarang ini sedang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Pengurus PPDI tentu berharap agar anggota PPDI yang nanti ikut dalam kegiatan tersebut untuk tetap mematuhi anjuran dari Pemerintah.
“ Aksi ini akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, tentu kami tegaskan lagi bahwa protokol kesehatan wajib hukumnya untuk ditaati,” pungkas Muh. Mahfud.
Aksi unjuk rasa itu sendiri akan dibatalkan apabila tuntutan dari PPDI Kabupaten Kendal dapat dipenuhi oleh Pemerintah, terlebih penghasilan tetap yang tertunggak selama 5 bulan ini dapat dicairkan pada minggu ini.
