Berita

Tumbuhkan Jiwa Korsa, PPDI Wonosobo Serahkan Donasi Untuk Korban Kebakaran

Wonosobo –  PPDI Wonosobo serahkan sumbangan kepedulian ke perangkat desa yang sedang mengalami musibah kebakaran, Senin (10/7) pekan lalu. Niti Rusmedi (59) Perangkat Desa Besani, yeng mengalami musibah kebakaran menerima donasi sebsar Rp. 23.423.000, yang diserahkan oleh Pengurus PPDI Kabupaten Wonosobo. Abidi, Pengurus PPDI Kab. Wonosobo bidang sosial didampingi sejumlah Pengurus Harian, Korcam dan Satgas PPDI, langsung mendatangi kediaman korban …

Read More »

Raker Komisi IV DPRD Dan DPMD Kaltim, Dorong Percepatan Pembangunan Perdesaan,

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim melakukan rapat kerja (raker) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Selasa (18/7/2023). Dilansir dari pusaranmedia.com, rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi didampingi Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi, Sekretaris komisi IV Eddy Sunardi Darmawan serta anggota komisi Salehuddin, Rusman Ya’qub, Abdul Kadir Tappa, Sukmawati dan …

Read More »

Revisi UU Desa Terkini, Saatnya Desa Membangun Bukan Membangun Desa

Jakarta  – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa substansi Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) hendaknya bermakna desa membangun ketimbang membangun desa.“Bukan membangun desa, melainkan desa membangunnya. Kalau membangun desa, menganggap desa itu objek. Maka, kami di pusat yang menjadi engineer-nya. Kalau desa membangun, kita betul-betul memetakan seperti …

Read More »

Kejelasan Status Perangkat Desa Belum Jelas Menjelang Pembahasan Revisi UU Desa, Ayo Sinergikan Kekuatan PPDI ?

Gerak roda dari perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 06 Tahun 2014 terus bergulir, setelah diawali dengan pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, akhirnya pada Sidang Paripurna, Selasa (11/7) mendapatkan persetujuan untuk selangkah lebih maju dengan menjadi hak inisiatif legislatif untuk dijadikan revisi dari undang-undang itu sendiri. Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi UU Desa Supratman Andi Agtas menjelaskan, terdapat …

Read More »

Ternyata Hal Ini Yang Membuat Baleg Yakin Akan Pentingnya Revisi UU Desa

JAKARTA  – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, adanya Revisi Undang-Undang Desa bisa mengurangi konflik massa saat pemilihan kepala desa (pilkades). Hal ini disampaikannya berdasarkan hasil kajian. Sebab pada revisi UU Desa, jumlah kontestasi Pilkades dikurangi yang sebelumnya tiga kali menjadi dua kali. Dia yakin gesekan antarpendukung calon kepala desa nantinya bisa diredam. “Dampak politiknya lebih …

Read More »

Dilantik Jadi WaMendes, Ini Fokus Paiman Tentang Revisi UU Desa

Jakarta – Paiman Raharjo resmi dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) di Istana Negara, Senin (17/7). Usai dilantik, Paiman buka suara terkait sejumlah isu yang jadi fokus di Kemendes, salah satunya soal 9 tahun masa jabatan kepala desa. “Karena memang saya kan sebagai pembantu, wakilnya Pak Menteri sehingga saya akan koordinasikan …

Read More »

Didepan Ribuan Kepala Desa, Ganjar Pranowo Ungkap Banyak Hal Yang Perlu Dievaluasi Dari UU Desa

Surabaya – Ganjar Pranowo selaku Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menemui ribuan kepala desa seluruh Jawa Timur di Surabaya. Dalam pertemuan itu, Ganjar mengajak para kades mengevaluasi Undang-Undang (UU) Desa yang saat ini dalam tahap proses pembahasan revisi di DPR RI. “Dalam silaturahmi kali ini, mumpung UU Desa dibahas, saya dulu sebenarnya (usulkan masa jabatan …

Read More »

Ramai Soal Revisi UU Desa, Sekdes Ini Ajukan Gugatan Larangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Masuk Parpol Ke MK

JAKARTA – Larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota ataupun pengurus partai politik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Larangan itu tercantum di dalam Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, dan Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari kompas.com, permohonan itu diajukan oleh Mahmudi, Sekretaris Desa Leran, …

Read More »

DPMD Bekasi Siapkan Dua Skema Sikapi Revisi UU Desa

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, sudah menyiapkan dua skema jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 154 Desa tahun 2024 ditunda. Dilansir dari kerawangbekasi.disway.di, skema pertama yakni menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Hal ini menyusul telah dimulainya penyusunan draf revisi Undang-Undang Nomor 6 …

Read More »

Beririsan Dengan Revisi UU Desa, PilWu Cirebon Tunggu Petunjuk Kemendagri

Cirebon – Pada Rapat Paripurna terakhir, dalam pembahasan revisi Undang-undang Desa, seluruh anggota fraksi DPR RI telah menyutujuinya.  “Kami telah melakukan konfirmasi dan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan pembahasan Rancangan Undang-undang perubahan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terutama dikaitkan dengan masa jabatan kepala desa dari 6 diubah menjadi 9 tahun,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});