Puskominfo – PPDI
Pangandaran – Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Pangandaran berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pangandaran. Mereka menuntut pencairan Tunjangan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa (TPAPD).
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pangandaran Sugiono mengatakan pihaknya meminta penjelasan dan kepastian tentang tunjangan penghasilan dan bantuan khusus keuangan daerah. Hingga saat ini pemerintah daerah Pangandaran belum memberikan tunjangan selama 11 bulan.
“Ada dua tuntutan dari perangkat desa diantaranya soal tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) dan bantuan keuangan khusus untuk insentif linmas dan RT/RW,” kata Sugiono, Senin (12/12/2022) seperti dilansir dari detik.com.
“Kami minta penjelasan saja karena sebagai janji bupati Pangandaran kepastiannya seperti apa,” ucapnya.
Plt Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pangandaran Bustanul Arifin mengatakan hasil audiensi terkait pembayaran TPAPD, pemerintah baru sanggup membayar untuk 5 bulan. “Bupati berjanji untuk 2022 diharapkan segera terealisasi. Terutang itu 11 bulan 2021-2022. Namun kami dari perwakilan perangkat desa menganggap tidak memuaskan hasil audiensi ini karena tidak berpihak kepada kita. Yang kita inginkan itu terbayarkan secara utuh 2021-2022. Karena ini hak kita,” tutur dia.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan keterlambatan pembayaran tunjangan dan dana bantuan keuangan khusus disebabkan berbagai faktor. Kondisi keuangan dan APBD saat ini yang sedang tidak sehat turut mempengaruhi.
“Dulu kan saat memberikan janji untuk tunjangan perangkat desa dan insentif sebelum adanya COVID-19. Setelah diterjang pandemi keuangan APBD tidak sehat,” kata Jeje.
Selain target pemasukan dari pajak bumi dan bangunan tidak sesuai harapan sehingga berpengaruh dalam keterlambatan pembayaran tunjangan. “Pembayaran PBB kan berpengaruh. Pencapaian kita kan Rp 33 miliar. Sementara terealisasi baru Rp 18 miliar,” ucap Jeje.
