Puskominfo – PPDI
Arga Makmur, 16 Juli 2024 – Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Utara melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Utara. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua PPDI Kabupaten Bengkulu Utara, Basuki Rahmat, bersama Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, Ibnu Majah, Amd. Kom, dan anggota PPDI Bengkulu Utara, Riswanto. Mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD Bengkulu Utara, Rahmat Hudayat, S.STP, di ruang kerjanya.
Basuki Rahmat menyampaikan beberapa masalah utama yang dihadapi oleh perangkat desa, salah satunya terkait pembayaran siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan yang sering terlambat. “Pembayaran siltap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan BPD sering terlambat, kadang hingga akhir bulan, sedangkan pegawai lainnya dibayar tepat waktu pada tanggal 1 setiap bulan. Kami memahami hambatan ini terjadi karena data dari BPJS Kesehatan baru diterima pada tanggal 5 setiap bulan dan ada juga kelalaian dalam penginputan data oleh perangkat desa sendiri,” jelas Basuki.
Sebagai solusi, Basuki mengusulkan pertemuan bersama antara PPDI, BPJS Kesehatan, Dinas PMD, Forum Kepala Desa, dan Forum BPD untuk membahas masalah ini. “Kami berharap penyaluran siltap dan tunjangan dapat dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan atau bahkan sebelum tanggal 5,” tambahnya.
Basuki juga menyampaikan permintaan pengembalian tunjangan perangkat desa yang hilang sejak pandemi COVID-19. “Kami mendesak pemerintah daerah Bengkulu Utara untuk mengembalikan tunjangan yang hilang hampir 4 tahun. Sebelum pandemi, Sekretaris Desa menerima tunjangan sebesar Rp490.000 per bulan, kini turun menjadi Rp350.000. Sementara itu, tunjangan Kasi, Kaur, dan Kadun awalnya Rp185.000 kini menjadi Rp110.000. Kami berharap tunjangan ini bisa dikembalikan seperti pada tahun 2020,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Rahmat Hudayat mengucapkan terima kasih atas kunjungan PPDI dan menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan. “Kami akan mengecek desa mana saja yang terlambat menginput data pensil kadesnya dan akan memanggil pihak BPJS Kesehatan untuk mencari tahu kendalanya,” ujarnya.
Terkait pengembalian tunjangan perangkat desa, Rahmat mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sebagai leading sektornya. “Kami siap berkoordinasi dengan Pak Sekda dan Tim TPAD Bengkulu Utara. Jika dananya ada, kami pasti akan mengajukan sebagai dinas teknis dan naungan desa,” tutup Rahmat. (BKL)
