Puskominfo – PPDI
KUALATUNGKAL – Gaji kepala desa, perangkat desa hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan RT di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum cair selama empat bulan sejak Februari hingga Mei 2021.
Para perangkat desa menyesalkan keterlambatan pencairan gaji, apalagi menjelang hari raya Idul Fitri.
“Mulai dari gaji kepala desanya, tunjangan BPD dan ketua RT, semuanya,” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jayus,SE sebagaimana di kutip dari radardesa.co, Senin (10/05/2021).Dia menuturkan, pada awal tahun anggaran, biasanya gaji bisa dicairkan pada awal Maret. Namun, kali ini terlambat hingga awal bulan April 2021.
“Pencairan itu melekat pada alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari bantuan keuangan Pemkab Tanjabbar,” ujar dia.
Bahkan, pencairan ADD di awal April yang semestinya bisa membayar gaji Kades, perangkat Desa, BPD dan RT selama 3 bulan, namun kali ini hanya cair 12 persen atau setara gaji perangkat sebulan bahkan kurang.
” Kemarin dibayarkan sebesar 12 persen dari pagu ADD Desa, dana tersebut tidak cukup untuk membayar gaji perangkat selama sebulan. Di Desa saya Purwodadi misalnya, ada 5 dusun 34 RT dan 3 kasi tidak cukup untuk membayar honor RT,” ujar Jayus yang juga Kepala Desa Purwodadi ini.
Sehingga lanjut Jayus, selama tiga bulan pemerintah desa tidak bisa memberikan gaji kepada perades. Bahkan, operasional desa pun terganggu akibat lambannya pencairan ADD tersebut.
“Iya, sudah tiga bulan kepala desa dan perangkat desa enggak gajian. Karena tidak ada lagi anggaran yang turun menjelang hari raya Iedul Fitri ini,” ujarnya
Namun demikian, Jayus memastikan kegiatan operasional di desa tetap berjalan. Karena, perades diwajibkan untuk tetap masuk kerja, walaupun mereka belum menerima haknya sebagai pegawai di desa.
“Pelayanan terhadap masyarakat saya pastikan tetap berjalan normal. Apalagi, banyak warga yang butuh pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan,” terangnya.
Oleh karena itu, Apdesi berharap Bupati dapat mencarikan solusi dana talangan agar para perangkat desa dapat menikmati gajinya menjelang lebaran.
” Kami minta Bupati dapat mencarikan solusi agar mencarikan dana talangan para perangkat desa, sebab menjelang lebaran banyak kebutuhan yang harus dipenuhi para perangkat,” ujarnya.
Sementara itu, keluhan senada disampaikan Ketua Persatuan Perangjat Desa Indonesia (PPDI) Cabang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Asnawi.
Ia mengaku selama ini para perangkat desa cukup bersabar dengan belum dibayarkannya gaji mereka selama 4 bulan terakhir. Namun saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka PPDI mengharapkan Pemkab Tanjabbar mencarikan solusi terbaik agar gaji para perangkat desa terbayarkan.
“Kalau tidak mau hari raya, kami tidak akan komplain, ini persoalannya mau hari raya,” kata Ketua DPD PPDI Tanjung Jabung Barat Asnawi didampingi Sekretaris Ahmad Mizan Basari,SHI kepada radardesa.co.
Menurutnya, bagi dia, keterlambatan gaji tersebut sudah biasa terjadi setiap tahun. Pada tahun-tahun sebelumnya, gaji kadang terlambat selama tiga bulan.
“Sampai tiga bulan baru dibayar, lalu pada bulan keenam juga dibayar, itu biasa bagi kami tapi ini kan persoalannya lain, karena dekat idul fitri,” jelas dia.
Oleh karena itu, PPDI Mendesak Pemkab mencairkan Siltap dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Mei dan pemkab lebih memperhatikan Siltap Perangkat Desa Se Kabupaten.
“Siltap ini sangat diharap perangkat Desa karena menjadi andalan pemasukan bagi perangkat desa. apalagi sebentar lagi Hari Raya. Banyak kebutuhan keluarga yang harus dicukupi,” tuturnya.
Terkait terkendalanya DAU yang tak cair, PPDI mengharapkan pemkab Tanjabbar punya solusi lain termasuk menggunakan dana talangan daerah.
” Kami harapkan ada solusi dari Pemkab biar kami para perangkat desa bisa ikut lebaran,” tuturnya.
