Puskominfo – PPDI
Pangandaran – Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Barat Dede Wahyu mengakui, keberpihakan Pemkab Pangandaran kepada perangkat desa. Menjadi primadona dan banyak Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang ingin mencontoh ke Kabupaten Pangandaran.
“Secara organisasi PPDI mendukung apa yang telah dirancang Pemerintah Daerah guna mensejahterakan perangkat Desa melalui tunjangan,” kata Dede, seperti dilansir dari pangandaran.ruber.id.
Sementara Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran Arif Wijaya mengatakan, saat ini PPDI sedang memperjuangkan status kepegawaian.
“Kami sekarang memperjuangkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) karena belum jelasnya status kami apakah ASN atau P3K,” kata Arif.
PPDI terang Arif sudah mengajukan revisi Undang Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 soal status perangkat Desa.
Tuntutan PPDI atas revisi Undang Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 soal status perangkat Desa guna mencegah kesewenang-wenangan Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa.
“Biasanya konflik antara perangkat Desa dengan Kepala Desa terjadi pasca Pilkades dan itu terjadi di beberapa kejadian perangkat Desa dihentikan secara sepihak oleh Kepala Desa lantaran bukan pendukung saat Pilkades,” kata Arif.
Arif juga mengomentari terkait draft usulan dari DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau disingkat Apdesi. Yang mengusulkan draft perangkat Desa masa jabatannya disamakan dengan Kepala Desa.
“Kami perangkat desa dengan tegas menolak draft usulan DPC Apdesi karena tidak sesuai Undang Undang,” tutur Arif.
