Puskominfo – PPDI
SERANG – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Serang bakal berangkat ke Istana Negara, Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo.
Dilansir dari radarbanten.co.id, para perangkat desa menuntut status dan kedudukan kepegawaian menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN) serta kenaikan penghasilan tetap siltap setiap bulannya.
Rencananya PPDI Kabupaten Serang bersama PPDI dari wilayah lainnya seluruh Indonesia bakal bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 25 Januari 2023.
Ketua PPDI Kabupaten Serang Hendra Saputra mengatakan, kesejahteraan perangkat desa harus terus diperjuangkan. Ia menilai, dengan penerimaan siltap per bulan Rp2,3 juta berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2019, masih jauh dari kata sejahtera.
“Dengan kondisi saat ini di mana harga-harga serba baik, kinerja perangkat desa juga luar biasa, tentu nominal Rp2,3 juta per bulan sangatlah jauh dari kata sejahtera,” kata Hendra kepada Radar Banten, Minggu, 8 Januari 2023.
Terlebih, lanjut Hendra, pola serta jam kerja perangkat desa sama seperti ASN. Maka dari itu, pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menyamakan kedudukan perangkat desa sebagai ASN.
Selain itu, para perangkat desa di Daerah Jawa dan Tangerang penerimaan siltap per bulan lebih besar. Tangerang per bulan Rp3 juta ke atas, padahal secara pekerjaan dan pelayanan sama saja, tapi penerimaan siltap berbeda.
“Jadi, intinya kami ingin ada kesetaraan. Kami bekerja untuk melayani masyarakat, kami ini tonggak kesuksesan program pemerintah daerah, jadi sudah sepantasnya kami meminta kenaikan siltap,” ujarnya usai rapat persiapan pemberangkatan Silarnas di Desa Tenjoayu, Kecamatan Tanara.
Sekretaris Desa Argawana, Kecamatan Puloampel Mahdi menambahkan, rencananya PPDI akan memberangkatkan 200 perangkat desa ke Istana Negara dengan 20 unit bus.
“Kita perjuangkan aspirasi perangkat desa kepada Presiden,” pungkasnya.
