Puskominfo – PPDI
SUMEDANG – Puluhan Perangkat Desa anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Sumedang, pada Selasa (01/10/2024).
Kedatangan anggota PPDI yang dikoordinir Pengurus PPDI Kabupaten Sumedang ini untuk mengkonfirmasi terkait di nonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan bagi perangkat desa di Kota Tahu ini.
“ Kedatangan kami didasari keresahan para perangkat desa yang tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan, dengan alasan sedang dinonaktifkan kepesertaannya,” ujar Hendra Juanda, Sekretaris Desa Nagrak, Buahdua, Sumedang.
Hendra menambahkan, dengan penonaktif-an kepesertaan BPJS Kesehatan ini dampaknya sangat dirasakan sekali oleh Perangkat Desa.
“ Jangkan 1 bulan atau 1 minggu, dalam hitungan detik saja begitu berarti dampaknya bagi perangkat desa,” ujar Hendra.
Sementara itu, Pejabat DPMD Sumedang dan perwakilan dari BPJS Kesehatan yang menerima kedatangan anggota PPDI menyampaikan permasalahan yang dihadapi sehingga menyebabkan penonaktif-an dari kepesertaan jaminan kesehatan ini.
“ Iuran BPJS 1% dipotong dari siltap tidak kendala karena secara sistem itu sudah langsung terpotong setiap siltap ditransfer ke RKD, kendalanya adalah yang 4% kewajiban dari pemberi kerja (DPMD) baru bisa terbayar hingga bulan Agustus (8 bulan), sisa 4 bulan baru bisa teranggarkan pada APBD Perubahan, “ papar Hendra meneruskan penyampaian dari DPMD dan BPJS Kesehatan Sumedang.
“ Dan hal ini sudah dibicarakan sebelumnya antara pihak DPMD dan pihak BPJS Kesehatan, sudah ada kesepakatan dan sudah ada pakta integritasnya, tapi ternyata percuma saja, kenyataanya tetap saja kepesertaan BPJS Perangkat Desa dinonaktifkan,” pungkas Hendra.
Puluhan anggota PPDI Kabupate Sumedang sangat berharap agar kejadian ini segera menemukan solusi, agar Perangkat Desa dapat bekerja dalam keadaan yang nyaman.
