Puskominfo – PPDI
SURABAYA – Universitas Terbuka (UT) Surabaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa di seluruh Kabupaten di Jatim. Pasalnya, perangkat desa saat ini dituntut untuk meningkatkan kapasitas SDM yang unggul.
Terlebih saat ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran dana desa yang tak sedikit untuk mengupayakan akselerasi aktivitas pengembangan dengan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan Indonesia.
Dilansir dari radarsurabaya.jawapos.com, UT mendukung penuh peningkatan kualitas kepala desa hingga perangkatnya dengan kesempatan kuliah di UT Surabaya. Bahkan pihak wakil rakyat di Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo telah berkunjung ke kantor UT Surabaya, Jumat (28/5) untuk memastikan kesiapan UT dalam membantu proses perkuliahan para perangkat desa.
Direktur UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd mengatakan bahwa saat ini UT Surabaya sudah mempunyai disiplin ilmu untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa. Disiplin ilmu itu yakni Program pelatihan atau Program Pendidikan Berkelanjutan (PPB) Pemerintahan Desa yang menyediakan mata ajar Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. “Peningkatan kompetensi SDM itu penting dan harus nomor satu,” katanya, Minggu (30/5).
Sekarang penggunaan dana desa itu menggunakan sistem E-village budgeting. Sistem itu untuk mengatur penganggaran desa dengan berbasis online supaya lebih transparan dan akuntabel.
Perangkat desa harus bisa mengelola itu, namun tak jarang dari perangkat desa itu tidak mengetahui cara mengelola keuangan dengan baik sehingga mereka kerap kali berurusan dengan kasus hukum.
“Agar dana desa bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat desa, jadi perangkat desa harus baik dalam mengelola keuangan. Sehingga tidak ada lagi perangkat desa yang tersandung kasus hukum,” tegas Suparti.
Dirinya mengaku telah memilih pengajar yang mumpuni dalam meningkatkan mutu SDM perangkat desa. Bahkan tak hanya dari akademisi saja namun juga pihaknya akan menggandeng praktisi di lingkungan Pemkab terkait agar pola pembelajaran berimbang antara teori dengan praktik.
“Ya, nanti 50 persen pengajarnya dari akademisi dan 50 persen juga praktisi di Pemkab diharapkan turut mengajar juga. Agar nanti ketika ada pembaruan pada sistem kami tidak ketinggalan informasi,” ungkapnya.
Suparti berharap ke depan perangkat desa kompetensinya lebih mumpuni. Sehingga tercipta good government dan anggaran pemerintah untuk desa betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
“Semoga juga untuk pemkab-pemkab di Jatim ikut juga mendukung program UT ini, sehingga bisa melakukan seperti halnya Kabupaten Ponorogo,” harapnya.
