Puskominfo – PPDI
Bengkulu – Kepala Desa (Kades) maupun Perangkat Desa di Provinsi Bengkulu kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan study sarjana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk tahun 2024.
Program ini merupakan wujud tindak lanjut dari Program Recognition of Prior Learning atau Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Beasiswa perangkat desa yang juga disebut sebagai Beasiswa Bengkulu Leadership Program, dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes,merupakan salah satu upaya untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2024 ini.
“ Untuk tahun 2024 terdapat 100 orang yang siap untuk dikuliahkan. Kegiatan ini nantinya juga akan terus berjalan hingga tahun 2025, program tersebut akan terus berlanjut hingga semua perangkat desa di Provinsi Bengkulu minimal dengan pendidikan Sarjana,” ujar Isnan Fajri seperti yang dilansir dari harian Rakyat Bengkulu.
“Sebab saat ini, hampir 60 persen perangkat desa di Provinsi Bengkulu pendidikannya hanya sebatas SMA saja,” tuturnya.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, akan dilakukan seleksi bagi para perangkat desa yang ingin mendaftar beasiswa ini.
“Syaratnya minimal mereka menjadi perangkat desa itu 2 tahun, sehingga memiliki pengalaman. Dan ada beberapa persyaratan lainnya, Program ini sendiri merupakan upaya Gubernur Rohidin Mersyah dalam meningkatkan SDM di Desa Kabupaten,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Siswanto, menyampaikan bahwa pihak Pemprov masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan program pada tahun 2023 lalu.
Dikatakannya, Pemprov Bengkulu mengajukan ke BPK agar pelaksanaan program tersebut agar diaudit, jadi untuk saat ini belum dilanjutkan ke tahapan seleksi.
Siswanto juga menyampaikan bila ditemukan adanya kesalahan dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan program tersebut dari sisi aturan dinilai menyalahi, maka bisa saja program itu dihentikan.
“Kami saat ini menunggu hasil audit BPK keluar, apakah pelaksanaan beasiswa aparatur desa ini tidak menyalahi regulasi yang ada. Kalau tidak ada masalah kita lanjutkan tapi kalau menyalahi maka bisa saja dihentikan,” ujar Siswanto, Rabu 13 Maret 2024.
“Kalau program dilanjutkan maka pendaftaran dibuka kisaran Juni – Juli tergantung jadwal dari Universitas Terbuka karena mereka nanti kuliah di UT,” katanya.
Apalagi disampaikannya, program beasiswa bagi aparatur desa ini juga menarik perhatian dari daerah lain yang ingin mengadopsi program sejenis. Di samping juga mendapatkan apresiasi dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat kunjungannya ke Bengkulu.
“Diharapkan kegiatan ini berlanjut ke depan, apalagi banyak dari daerah lain yang mempertanyakan dan mengikuti kegiatan ini. Sehingga kita minta diaudit untuk mengantisipasi agar tidak menyalahi dari sisi regulasi,” harap Siswanto.
Seperti diketahui, program ini bertujuan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa serta menyiapkan calon pemimpin masa depan.
Nantinya, para kepala desa (Kades) maupun perangkat desa akan dikuliahkan secara gratis menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.
