Puskominfo – PPDI
Jakarta – Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan Asistensi Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan yang diadakan pada 17 hingga 19 Mei 2022.
“Tujuan pelaksanaan asistensi teknis penetapan dan penegasan batas desa adalah untuk mempercepat penyelesaian peta batas desa sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000,” kata Yusharto dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/5/2022).
Dilansir dari laman detik.com, dalam kunjungan yang berlangsung Jumat (19/5), ia juga menyampaikan apresiasi kepada capaian penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba. Pencapaian tersebut berupa pemberian hibah bagi masyarakat yang berminat untuk berwirausaha serta pengembangan desa digital dan wisata.
“Pengembangan pelayanan publik pada pemerintah desa agar dapat ditingkatkan, dengan penyediaan aplikasi yang dapat dipergunakan oleh perangkat desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang telah dimulai di Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba serta pengembangan potensi wisata, terutama wisata bahari yang sangat banyak tersedia dapat dikembangkan dengan baik oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.
“Salah satunya dengan membentuk kelompok sadar wisata yang berasal dari masyarakat desa, berbagai kegiatan dapat dikelola oleh BUMDesa atau membentuk BUMDesa Bersama terutama pada desa yang memiliki potensi yang sama seperti antara Desa Ara dan Desa Lambena,” sambung dia.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman mengatakan dalam kunjungan tersebut pihaknya turut mendiskusikan terkait peta perbatasan desa di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Beberapa hal kami diskusikan bersama. Salah satunya mengenai peta batas desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita tentu mendukung upaya dari Ditjen Pemdes Kemendagri dalam penyelesaian peta batas desa,” katanya.
Andi menambahkan pihaknya juga mendorong penyelenggaraan pemerintah desa dengan memaksimal sejumlah potensi yang ada di setiap daerah, salah satunya melalui pemilihan desa andalan. Sementara itu untuk pemilihan lokasi desa andalan akan dipertimbangkan melalui kebutuhan masyarakat, motivasi membangun, keterwakilan wilayah, dan ketersediaan potensi.
“Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan akan mendesain prototipe desa andalan dan diharapkan dapat diimplementasikan secepat mungkin,” tutupnya.
