Puskominfo – PPDI
Bukan berkeluh kesah tapi bersuara lewat tulisan ya daripada bengong nulis aja deh.
Belakangan beredar santer meme soal ASN, PNS TNI Polri yang dijanjikan THR Gaji ke 13 dan tunjangan kinerja, atas peranan dalam menangani pandemi covid-19.
Sayangnya hal ini membuat iri sebagian besar perangkat desa. Yah bagaimana tidak iri seorang perangkat desa yang notabene adalah pegawai pemerintahan desa namun kedudukannya membingungkan siapa perangkat desa ASN bukan PNS juga bukan. Namun atribut pakaiannya dinaungi kementrian dalam negeri.
Terkait THR perangkat desa jelas tidak terhitung pemerintah makanya banyak yang berkoar kami ini ikut siapa? Secara tugas begitu beratnya bagaiaman tidak, aparat desa yang langsung bersinggungan dengan masyarakat acapkali dibuat geram lantaran diomelin sama warga.
Warga yang tidak mau divaksin ngomongin perangkat desa kalau saya mati emangnya kamu mau tanggungjawab begitu katanya. Belum lagai warga yang tidak dapat bantuan jelas yang kena sasaran perangkat desa lagi dasar perangkat desanya picek (buta.red).
Hal itu dialami selama pandemi, bagi ASN PNS mending hari raya ada THR, gaji ke 13 dan Tukin rasanya sedikit lega ngobati rasa lelah selama pandemi.
Beda dengan perangkat desa sudah tidak dapat THR apalagi gaji ke 13 pecingan saja kalau ada. Sudah begitu ketika yang lain ASN PNS sudah libur lebaran, perangkat desa masih dibebani input pemudik di aplikasi jogo tonggo.
Mendata siapa saja yang mudik nama, nik, alamat, alasan mudik, mudik dengan transportasi apa dan sudah vaksin apa belum nah loh apa perangkat desa harus door to door?
Bak sensus yah… kalaupun didengkul lewat aplikasi tetap saja ini butuh tanggungjawab sebab terkait data.
Haduh piung bersyukur aja wis semoga berkah.
Tulisan ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul “Ketika ASN, PNS Libur Lebaran, Perangkat Desa Isi PR”
